"Oleh karenanya, pemerintah juga harus melibatkan milenial sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak ada perekrutan baru," kata Nuning.
Nuning menjelaskan dalam menganalisa kejadian terorisme harus holistik.
"Kejadian bom bunuh diri itu tentu saja sinyal bahwa mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu harus dikenali embrio terorisme di Indonesia itu apa saja," ujarnya.
Selain melibatkan milenial, pemerintah juga diharapkan melibatkan tokoh-tokoh publik.
"Rekrutmen terorisme selain dilakukan tertutup, juga ada ruang publik yang dipakai dalam proses penjaringan seperti di media sosial," kata Nuning.
Yang juga perlu diwaspadai adalah proses yang disebut enabling environment yaitu menormalisasi hal yang tidak normal dirasa normal.
"Ini tidak boleh disepelekan dan harus jadi perhatian serius semua kalangan," ujar Nuning.
Penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik sehingga cenderung ditangani Polri semata.
"Jika terorisme mengancam keselamatan Presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI," kata Nuning.
Pembicara lainnya, Alto Labetubun, menjelaskan di Timur Tengah, kelompok teroris menggunakan berbagai platform teknologi untuk menjaga eksistensi organisasinya.
"Walaupun secara wilayah ISIS tidak lagi menguasai Suriah namun mereka masih punya sistem di dunia 'cyber' atau 'cyber daulah'," kata analis keamanan yang hampir 20 tahun bertugas di Irak dan Suriah tersebut.
Alto berharap aparat pemerintah lebih melibatkan berbagai potensi masyarakat untuk mencegah terorisme.
"Banyak anak bangsa yang jago-jago, misalnya ahli hacking yang punya jiwa merah putih," katanya.
TERPOPULER
