Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menepis anggapan yang menyebut kebijakan efisiensi pemerintah pusat di awal 2025 menjadi penyebab melonjaknya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah.
Menurutnya, kenaikan PBB yang terjadi belakangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah daerah masing-masing, bahkan sebagian besar telah ditetapkan jauh sebelum efisiensi belanja negara diberlakukan.
“Ini bukan dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang diluncurkan di awal 2025. Ini adalah proses panjang yang berjalan sebelumnya,” kata Bima dalam keterangannya, Senin (19/8/2025).
Ia menjelaskan, dari 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, hanya tiga di antaranya yang baru menetapkan kebijakan tersebut di tahun 2025.
Sisanya sudah lebih dulu diputuskan, termasuk ada yang dirumuskan oleh pejabat kepala daerah.
Bima menyebut persoalan yang muncul di masyarakat lebih banyak disebabkan kurangnya sosialisasi dan kurang tepatnya pemda dalam membaca kondisi ekonomi warga.
Hal ini kemudian menimbulkan kegaduhan di sejumlah wilayah.
“Karena ada kekurangan dalam sosialisasi dan ketidakakuratan membaca kemampuan masyarakat, akhirnya terjadi dinamika,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kata Bima, sudah menindaklanjuti persoalan ini dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah.
Surat itu meminta agar kebijakan kenaikan PBB dievaluasi kembali supaya tidak menambah beban masyarakat.
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran, mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi. Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat,” pungkasnya.
TERPOPULER
