alexametrics

Dituding Bela Moeldoko, Yasonna Laoly Ngaku Dongkol Sama Kubu AHY

Reza Gunadha | Hernawan
Dituding Bela Moeldoko, Yasonna Laoly Ngaku Dongkol Sama Kubu AHY
Yasonna Laoly gondok sama kubu AHY (YouTube/KarniIlyasClub).

"AHY sebagai Ketua Umum mengirim surat ke istana, kita itu sudah sebetulnya dongkol banget," kata Yasonna Laoly.

Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku dongkol dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kisruh Partai Demokrat.

Pasalnya, banyak yang mencurigai dia membela kubu Moeldoko dan pihak AHY menuding prahara Partai Demokrat diintervensi oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Yasonna Laoly saat berbincang-bincang dalam program Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).

"Banyak orang sebelumnya mengira dalam kisruh Partai Demokrat yang akan menang adalah Jenderal Moeldoko. Kenapa, karena beliau orang istana, kepala KSP, dan perkara harus diputuskan Menkumham yang notabenenya adalah pembantu presiden," pantik Karni Ilyas seperti dikutip Suara.com.

Baca Juga: Nyanyi Yel-yel Bikin Lapak Pasar Ini Langsung Ramai, Toko Sebelah Insecure

Yasonna Laoly merespons dengan menyinggung awal mula munculnya berbagai tudingan itu. Dia menyinggung beberapa politisi Partai Demokrat.

Yasonna Laoly gondok sama kubu AHY (YouTube/KarniIlyasClub).
Yasonna Laoly gondok sama kubu AHY (YouTube/KarniIlyasClub).

"Saya sudah sampaikan pada saat pak SBY, atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY. Bahkan AHY sebagai Ketua Umum mengirim surat ke istana, kita itu sudah sebetulnya dongkol banget," tegas Yasonna Laoly.

"Dicatutlah nama saya. Dia bilang itu ada (pertemuan) Menkumham dan Moeldoko," tambahnya.

Yasonna Laoly menegaskan, dirinya memang kerap bertemu Istana dengan Moeldoko tetapi tidak pernah membicarakan hal itu.

Menkumham lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelesaian prahara Partai Demokrat tentu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Derita Salah Pilih MUA, Pengantin Mengeluh Pengin Nikah Diulang Lagi

"Saya sudah katakan sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai politik. Dua yang harus dirujuk, UU Nomor 2 tahun 2008 dan UU Nomor 2 tahun 2011 yang merujuk AD/ART partai politik tersebut," katanya.

Komentar