Suara.com - Wali kota di Venezuela tengah telah mulai memasang simbol peringatan merah di rumah pasien yang terinfeksi Covid-19.
Wali kota tersebut juga mengancam akan memotong bantuan kesejahteraan bagi mereka yang melanggar karantina, mendorong kepala jaksa penuntut negara untuk membuka penyelidikan.
"Kami melindungi orang-orang kami," kata Luis Duque, wali kota kota Sucre di negara bagian Yaracuy, menunjuk ke tanda kertas putih di sebuah rumah dengan lingkaran merah dan garis yang ditarik masuk.
"Ini menandakan ada kasus covid atau dugaan kasus covid, sehingga masyarakat waspada," imbuhnya dalam video yang diunggah pekan ini di akun Instagram miliknya.
Ia mengatakan kepada radio lokal bahwa langkah-langkah radikal diperlukan ketika Venezuela menangani gelombang kedua virus corona.
Duque mengatakan manfaat bantuan termasuk pemberian makanan dan gas untuk memasak dapat dihentikan jika orang tidak mematuhi perintah karantina.
Langkah Duque, anggota Partai Sosialis yang berkuasa di pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, membawa tuduhan diskriminasi dari oposisi negara dan mendorong Jaksa Agung Tarek Saab untuk membuka penyelidikan.
Dalam sebuah unggahan Twitter pada Rabu, Saab menyebut tindakan tersebut "memecah belah" dan mengatakan Duque bertindak secara sepihak.
Saab menambahkan bahwa kantornya dan kantor ombudsman negara bagian telah mulai menghapus tanda-tanda itu.
Baca Juga: Ogah "Minta", Presiden Venezuela akan Bayar Vaksin Covid-19 Pakai Minyak
Negara Amerika Selatan itu mengalami kebangkitan virus setelah puncak pertama Agustus lalu, dengan 1.526 kasus baru dan 15 kematian dilaporkan hari Selasa.
Yaracuy melaporkan 186 kasus baru pada Selasa, keempat di antara 23 negara bagian dan ibu kota distrik, data resmi menunjukkan.
Duque mengatakan kotanya juga akan mendenda siapa pun yang tidak mematuhi karantina yang setara dengan $ 9 atau sekitar Rp131 ribu.
Baik kementerian informasi Venezuela maupun Duque tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Dia mengatakan kepada radio lokal bahwa jika ada yang menganggap tindakan tersebut tidak konstitusional maka mereka dapat menggugatnya di pengadilan. (Sumber: Antara/Reuters)
