Geram Vaksin Nusantara Disebut Pakai Bahan Impor, Begini Reaksi DPR ke BPOM

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Jum'at, 09 April 2021 | 11:01 WIB
Geram Vaksin Nusantara Disebut Pakai Bahan Impor, Begini Reaksi DPR ke BPOM
Ilustrasi--Lab pembuatan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi [suara.com/Dafi Yusuf]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong agar vaksinasi dengan menggunakan vaksin lokal seperti Nusantara agar bisa dilaksanakan untuk tujuan herd immunity. Azis mengatakan, bagaimanapun vaksin Nusantara melupakan karya anak bangsa. 

"Mungkin bisa diupayakan vaksin lokal yaitu vaksin nusantara vaksin merah putih itu kita bisa jalanin kan bagaimana pun itu hasil karya anak bangsa," kata Azis dalam diskusi bertema 'Trijaya Vaksin Day' yang digelar Jumat (9/4/2021). 

Azis mengaku tak sependapat dengan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menghentikan proses uji klinis vaksin nusantara secara sementara. 

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Kepala BPOM Penny Lukito yang menyebut pembuatan vaksin Nusantara menggunakan komponen asing atau hasil impor dengan biaya mahal.

"Walau pun di beberapa media disampaikan bawah itu bahannya bukan dari lokal. Paling tidak, tidak 100 persen dari asing. Kalau yang saat ini berjalan kan itu 100 persen dari luar," tutur Azis. 

Lebih lanjut, Azis mengatakan, pernyataan kepala BPOM tersebut menurutnya perlu digarisbawahi. Ia menilai, vaksin lokal seperti vaksin nusantara dan merah putih perlu didukung. 

"Saya menggaris bawahi apa yang disampaikan oloh kepala BPOM beberapa waktu lalu di beberapa media menyampaikan bahwa vaksin merah putih, vaksin Nusantara itu bukan 100 persen konten dalam negeri," tuturnya. 

"Oh kita kalau mau bilang begitu kita sekolah juga sekolah di luar negeri berarti konten kita juga enggak 100 persen lokal kan begitu kita harus jujur juga pada diri kita. Saya juga mengeyam pendidikan di luar negeri sehingga konten saya enggak 100 persen juga dalam negeri kan begitu," sambungnya. 

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito hasil uji klinik fase I vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Penny mengungkapkan, bahwa tim peneliti untuk vaksin Nusantara didominasi oleh asing. 

"Di dalam pembahasannya tim peneliti asinglah yang menjelaskan, yang membela dan berdiskusi, yang memproses pada saat kita hearing tersebut, dan terbukti proses pelaksanaan uji klinik proses produknya dilakukan oleh tim peneliti asing dari AVITA," kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Kamis kemarin. 

Selain itu juga Penny menyebut pembuatan vaksin nusantara menggunakan komponen impor yang harganya mahal. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Blak-blakan BPOM Ungkap Kejanggalan Vaksin Nusantara: Banyak Libatkan Asing

Blak-blakan BPOM Ungkap Kejanggalan Vaksin Nusantara: Banyak Libatkan Asing

News | Jum'at, 09 April 2021 | 10:47 WIB

Pidato di Paripurna DPR, Puan akan Singgung Prolegnas Prioritas 2021

Pidato di Paripurna DPR, Puan akan Singgung Prolegnas Prioritas 2021

DPR | Jum'at, 09 April 2021 | 10:04 WIB

Baleg DPR Setujui Draf RUU Sistem Keolahragaan Nasional

Baleg DPR Setujui Draf RUU Sistem Keolahragaan Nasional

DPR | Jum'at, 09 April 2021 | 09:56 WIB

Puan Maharani: Larangan Aktivitas Mudik Harus Adil dan Konsisten

Puan Maharani: Larangan Aktivitas Mudik Harus Adil dan Konsisten

DPR | Kamis, 08 April 2021 | 17:00 WIB

Terkini

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:42 WIB

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:28 WIB

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:24 WIB

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:21 WIB

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:53 WIB

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:47 WIB

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:27 WIB

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:15 WIB

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:14 WIB

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

News | Jum'at, 10 April 2026 | 19:29 WIB