Suara.com - Peneliti Utama Vaksin Nusantara, Kolonel dr Jonny mengatakan, mantan menteri kesehatan era SBY yakni Siti Fadilah disebut menjadi relawan untuk diambil darahnya di RSPAD guna uji klinis fase II Vaksin Nusantara, Kamis (15/4/2021) ini.
"Iya (Siti Fadilah ikut rangkaian vaksinasi Vaksin Nusantara) hari ini ada di jadwal kita," kata Jonny saat dihubungi Suara.com, Kamis (15/4).
Jonny mengatakan, Siti Fadilah sudah masuk namanya untuk ikuti rangkaian vaksinasi sejak kemarin. Namun, direncanakan baru hari ini diambil sampel darahnya.
"Di jadwal kemarin sih saya liat ada (nama Siti Fadilah)," tuturnya.
Kendati begitu, Jonny tak membeberkan apakah Siti Fadilah sudah mendatangi RSPAD atau belum siang ini. Ia mengaku belum mengetahui hal tersebut.
Adapun berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 10.00 WIB, belum ada tanda-tanda kedatangan para tokoh atau anggota DPR RI yang kembali mengikuti rangkaian vaksinasi Vaksin Nusantara di RSPAD, Jakarta Pusat. Awak media hanya bisa menunggu dari seberang jalan gedung Cellure Center RSPAD.
Vaksin Nusantara
Sebelumnya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta mulai menggelar uji klinis fase II Vaksin Nusantara, Rabu (14/4/2021).
Terkait vaksinasi itu, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan sejumlah anggota DPR RI bersedia menjadi relawan untuk menyumbangkan darahnya .
Baca Juga: Muncul Desakan Hentikan Uji Klinis Vaksin Nusantara Terawan karena Bahaya
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, anggota DPR yang ikut hadir menjalani suntik vaksin Nusantara di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu, Anggota Komisi IX Saleh Daulay dan Melki Leka Lena.
"Proses tadi adalah proses awal dari vaksinasi yang menggunakan jenis Vaksin Nusantara. Jangan dianggap tadi bukan vaksin, ambil darah itu bagian dari prosesnya. Kamis depan baru disuntikkan kembali ke masing-masing orang sesuai pengambilan darah tadi," ungkap Melki di RSPAD, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Melki mengklaim, uji klinis fase II ini sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak masalah dilakukan.
Sementara, BPOM dalam rapat bersama DPR pekan lalu menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
