Infografis
Karier Eddy dimulai saat dirinya lulus kuliah pada 1989, di bidang keuangan. Dirinya tercatat sebagai Manajer Capital Markets, Jardine Fleming & Co Ltd., Hong Kong, dan terus berlanjut sebagai Senior Manager, Head of Corporate Finance, Credit Lyonnais Indonesia.
Kariernya semakin menanjak, dirinya menjadi Director and Head of Energy Indonesia ABN AMRO Bank pada 2000 hingga 2004. Setelah itu, dirinya menangani bidang investment banking HSBC di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah riwayat pekerjaan Eddy Soeparno:
- PT.Bakrie & Brothers TBK sebagai Finance Director & CFO (2009-2015)
- PT. Bakrie Indo Infrastructure, sebagai Finance Director & CFO (2009-2015)
- MERRYI LYNCH, sebagai Director - INVST Banking (2005-2008)
- HSBC, sebagai Director-South East Asia (2004-2005)
- ABN Amro Bank, sebagai Director-Head Of Energy (2000-2004)
- American Express Bank LTD, sebagai Director-CORP Finance (1996-1999)
- Credit LYONNAIS Indonesia, sebagai Senior Manager (1993-1996)
- JARDINE HEMING & CO LTD, sebagai Capital Market Manager (1989-1993)
Eddy Soeparno adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII.
Selain itu, Eddy Soeparno juga merupakan sosok yang cukup dekat dengan Amien Rais, di mana Eddy sempat menjadi Wakil Direktur Eksekutif Amien Rais for President.
Pada tahun 2015, pada kongres Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih yaitu Zulkifli Hasan untuk menjadi Sekretaris Jenderal DPP PAN untuk periode 2015-2020.
Eddy Soeparno Tanggapi Soal Isu Reshuffle
Terkait isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, Eddy menanggapi bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Selain itu, Eddy juga sempat mengatakan bahwa posisi PAN akan mendukung semua kebijakan pemerintah. Terkait dengan rencana reshuffle yang berkenaan penggabungan Ristek ke Kemendikbud, Eddy Soeparno menilai bahwa Presiden memiliki etika yang cukup baik karena meminta pertimbangan ke DPR.
Baca Juga: Isu Reshuffle, Pengamat: Kemungkinan Mengakomodir PAN di Pemerintah Jokowi
Berdasarkan aturan, menurut Eddy Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur nomenklatur Kementerian.
