REGIONAL:
- Data Dukcapil Kemendagri menunjukkan populasi Indonesia per Semester II/2025 mencapai 288,3 juta jiwa.
- Data kependudukan ini sangat krusial sebagai dasar kebijakan negara terkait pelayanan publik dan alokasi anggaran.
- Sebanyak 55,55 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi tinggal di Pulau Jawa berdasarkan data terbaru.
Suara.com - Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan populasi nasional kini telah menembus 288,3 juta jiwa.
Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri telah merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai dasar berbagai kebijakan negara.
“Data kependudukan adalah fondasi bagi berbagai kebijakan negara, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokrasi, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran. Oleh karena itu akurasi dan ketunggalan data menjadi kunci,” ujar Teguh saat memaparkan DKB Semester II Tahun 2025 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Dalam paparannya, Teguh menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025 mencapai 288.315.089 jiwa. Angka ini meningkat 1.621.396 jiwa dibandingkan dengan data pada Semester I Tahun 2025.
Rinciannya terdiri dari 145.498.092 jiwa laki-laki dan 142.816.997 jiwa perempuan.
"Rasio ini menunjukkan sedikit kelebihan jumlah laki-laki, namun masih dalam batas normal secara demografi. Pemerintah biasanya memperhatikan rasio ini untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," jelas Teguh.
Selain jumlah penduduk, data tersebut juga menunjukkan persebaran penduduk Indonesia yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025, sekitar 55,55 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera sebesar 21,88 persen.
Sementara wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki proporsi yang lebih kecil.
Dalam kesempatan yang sama, Teguh juga memaparkan capaian perekaman KTP elektronik yang terus meningkat. Hingga saat ini, persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, atau 206.467.957 jiwa dari total 211.826.747 jiwa wajib KTP.
Menurut Teguh, tingginya angka perekaman tersebut menunjukkan bahwa data demografi Indonesia semakin mendekati kondisi riil di lapangan.
"Selisih sekitar 2,53 persen atau ±5,3 juta jiwa, menggambarkan kelompok yang belum terjangkau, bisa karena faktor geografis, sosial, atau administrative," kata dia.
"Dukcapil terus mengupayakan layanan jemput bola untuk mengakselerasi angka perekaman yang tinggi dan memastikan mayoritas warga bisa mengakses layanan publik berbasis NIK, sehingga memperkuat prinsip 'no one left behind',” Teguh menambahkan.
Ia menjelaskan, data kependudukan tersebut dihimpun dari berbagai layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, mulai dari perekaman biometrik KTP elektronik, pencatatan kelahiran dan kematian, perpindahan penduduk, pencatatan perkawinan dan perceraian, hingga penerbitan berbagai dokumen kependudukan lainnya.
“Data Kependudukan bersih ini merupakan potret faktual kondisi demografi Indonesia yang diperoleh dari pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Data ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah, lembaga, dan dunia usaha,” ujar Teguh.
TERPOPULER