Hindari Kesan Abuse Of Power, Jokowi Diminta Pecat Moeldoko

Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memandang. Presiden Jokowi perlu memberhentikan Kepala Staf Presiden Moeldoko dengan tidak hormat. Langkah itu diperlukan seiring manuver Moeldoko dalam mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Pangi mengatakan, Moeldoko perlu dicopot untuk menghindari Jokowi dari persepsi publik bahwa ada keterlibatan orang nomor satu di Indonesia itu dalam aksi Moeldoko terkait Partai Demokrat.

"Ini kan bentuk dari bagaimana presiden agar tidak terkesan abuse of power itu terjadi bahwa presiden sangat profesional bahwa jabatan yang beliau pegang sebagai jabatan publik sebagai kepala staf kepresidenan itu inti dari Istana juga. Nah sangat disayangkan kalau kemudian beliau (Moeldoko) tidak ditegur kemudian tidak diberhentikan," kata Pangi dalam diskusi virtual, Minggu (18/4/2021).

Pangi berujar pandangan dirinya agar Moeldoko dicopot sudah sejak awal saat mengetahui keterlibatan eks Panglima TNI itu dalam kekisruhan di Partai Demokrat. Menurut Pangi pendapat serupa juga banyak disampaikan pengamat, tokoh, lembaga survei dan berbagai kalangan.

"Kalaupun tidak diberhentikan dengan hormat mungkin bisa pilihan-pilihan lain yang agak lebih soft tidak terlalu keras. Misalnya pemindahan kepada pos-pos strategis lain tidak harus di KSP. Karena itu bersentuhan suara atau representasi dari pejabat negara, kepresidenaan," kata Pangi.

"Jadi ini bukan permintaan satu dua orang sebetulnya. Ini permintaan banyak masyarakat bahwa KSP itu diisi oleh the right man on the right place," sambungnya.

Mengaku-ngaku Ketum Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengatakan Kepala Staf Presiden, Moeldoko seharusnya tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat, apalagi sampai mengaku-ngaku Ketua Umum. Pasalnya, kepengurusan Moeldoko melalui hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang sudah ditolak pemerintah.

Pernyataan Herzaky itu menanggapi klaim Moeldoko tentang status dan posisinya sebagai Ketum Partai Demokrat. Atribut itu digunakan Moeldokk saat mengucapkan berduka cita terhadap sejumlah bencana alam yang belakangan terjadi, melalui gambar yang tersebar di media sosial.

Mengutip pernyataan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaky mengatakan sikap Moeldoko tersebut memalukan sekaligus menjijikan.

"Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono bahwa beliau sendiri kehabisan kata-kata, kehilangan kata-kata untuk mengomentari sikap yang sangat memalukan dan menjijikan ini. Mengaku-ngaku suatu status yang tidak dimiliki," kata Herzaky dalam diskusi secara daring, Minggu (18/4/2021).

Herzaky menambahkan sebagai pejabat publik seharusnya Moeldoko dapat lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia menyebut langkah Moeldoko yang masih membawa atribut Ketum Partai Demokrat setelah pemerintah menolak kepengurusannya, mencerminkan contoh yang tidak baik.

"Kok ini sepertinya jauh sejalu dari integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi good governance ya. Kan ada faktor good governance kemudian etika, norma dan juga peraturan perundang-undangan gitu loh. Bagaimana pun seorang KSP tentunya memberikan contoh," kata Herzaky.