Suara.com - TNI menjalin kesepahaman dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait penelitian Vaksin Nusantara.
Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa Vaksin gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan, bukan uji klinis yang harus seizin BPOM.
"Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar," tulis Dinas Penerangan TNI AD, Senin (19/4/2021).
Kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala BPOM Penny K. Lukito di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4/2021) pagi.
"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome coronaVirus-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2," jelasnya.
"Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical and Major," sambungnya.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy. Penelitian ini berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
Tim Peneliti Utama Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menyebut sejauh ini sudah ada 120 orang relawan dari 180 orang target sasaran, sudah memberikan sampel darahnya kepada tim peneliti Vaksin Nusantara untuk diolah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.
TERPOPULER
