Ada Masa Pengetatan Mudik, Pemprov DKI: SIKM Hanya Berlaku 6-17 Mei

Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk bepergian keluar kota baru akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Selama masa pengetatan mudik, regulasi ini belum diterapkan.

Berdasarkan aturan dari Satgas penanganan Covid-19, pengetatan mudik berlangsung selama dua periode. Yakni 22 April hingga 5 Mei dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

"Tidak, tidak ada SIKM, hanya pengetatan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Syafrin menjelaskan, selama masa pengetatan mudik, untuk melakukan perjalanan luar Jabodetabek hanya perlu membawa hasil tes Covid-19. Bisa menggunakan rapid antigen, genose, maupun PCR.

"Sebelumnya masa berlakunya bisa sampai 3x24 jam, maka pada periode waktu itu berlaku hanya 1x24 jam sebelum perjalanan," jelasnya.

Selain itu, regulasi pada pengetatan mudik itu hanya berlaku bagi penumpang moda transportasi udara, laut, dan kereta api.

"Sementara untuk perjalanan darat itu sifatnya bukan mandatory. Jadi di terminal kami hanya melakukan pengecekan suhu terhadap pelaku perjalanan," tuturnya.

Jika nantinya didapati pelaku perjalanan darat memiliki suhu tinggi, maka akan diminta untuk menjalani tes lebih lanjut.

"Berupa tes apakah itu dengan genose atau dengan rapid antigen," pungkasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengubah masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran dari sebelumnya hanya 10 hari menjadi satu bulan, dari 22 April sampai 24 Mei 2021.

Hal itu ditetapkan melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu diteken oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.

"Maksud dari addendum surat edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 - 24 Mei 2021)," tulis Doni Monardo dalam Addendum SE Satgas, Kamis (22/4/2021).

Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku surat edaran satuan tugas penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021.