Pelabelan kelompok perlawanan di Papua, kata Bonar, tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.
"Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama," katanya.
"Patut dipikirkan implikasi dari pelabelan tersebut. Pertama dengan melabel kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris, itu berarti sekaligus menutup ruang negosiasi dan perundingan."
Akibatnya, kata dia, eskalasi kekerasan akan meningkat dan dampaknya buruk bagi rakyat setempat. Mereka, kata Bonar, terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.
Kedua, pelabelan teroris dinilai akan menambah luka sosial rakyat Papua. Karena mereka akan merasa pelabelan ini bukan hanya untuk kelompok bersenjata Papua, tetapi rakyat Papua secara keseluruhan.
"Selama ini mereka merasa didiskriminasi dan mengalami perlakuan rasisme. Sekarang bertambah dengan label teroris," katanya.
Bonar menekankan, dampak psikologi sosial semacam ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan fisik tanpa dipadani pendekatan kultural dan psikologi sosial akan membuat penyelesaian konflik di Papua semakin jauh panggang dari api.
Pemerintah, katanya, harus menyusun sebuah strategi komprehensif untuk penyelesaian damai Papua. Tidak hanya tertuju pada percepatan pembangunan, penambahan provinsi, dan revisi UU otonomi khusus. Tapi juga membuka ruang pembicaraan dan perundingan dengan kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan selama ini.
Langkah awal untuk itu, kata Bonar, adalah mencari kesepakatan agar dihentikan penggunaan kekerasan dan permusuhan antara kedua belah pihak.
Baca Juga: Sambangi KPK, Mahfud MD Minta Dokumen Kasus BLBI
Pemerintah Indonesia bisa memulai dengan menjajaki membuka saluran komunikasi dengan pihak yang selama ini melakukan perlawanan, kata dia.
Pemerintah Indonesia tidak perlu merasa kalah apalagi khawatir akan kehilangan Papua bila duduk dalam satu meja dengan kelompok perlawanan. Perdamaian di Papua tidak akan tercapai melalui ujung senjata tetapi melalui perundingan, kata Bonar.
