Suara.com - Koalisi Serius Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) gagal menyerahkan Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atau Revisi UU ITE ke kantor Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Senin (24/5/2021). Meski sudah mengatur jadwal dengan Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo, namun agendanya mendadak dibatalkan.
Pantauan Suara.com di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, perwakilan dari Koalisi Serius Revisi UU ITE sudah tiba di Gedung B untuk menemui Sugeng yang sudah menentukan jadwal pertemuan pada pukul 13.00 WIB. Mereka pun sudah membawa Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE.
"Tapi ternyata dari pihak Kemenko Polhukam membatalkan dan mereka menyatakan tidak menerima kertas disposisi yang kami berikan pada hari ini," kata Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Nenden Sekar Arum.
Perwakilan Koalisi Serius Revisi UU ITE mendapatkan informasi dari pegawai di sana kalau Sugeng tidak bisa hadir lantaran harus memenuhi agenda rapat koordinasi di Kejaksaan Agung pada waktu bersamaan. Selain batal bertemu, mereka juga tidak bisa menyerahkan kertas disposisi untuk menjadi kajian lebih lanjut.
"Kami sudah bersiap dari teman-teman koalisi untuk hadir dan menyerahkan ini dengan harapan kita bisa melakukan audiensi juga tapi ternyata ini tidak berlangsung dengan baik hari ini, kita tidak diterima dan tidak ada yang menerima kertas disposisi yang kami hadirkan ini," jelasnya.
Meski demikian, pihak perwakilan dari Sugeng mengatakan akan mengagendakan ulang pertemuan tersebut.
Dalam kertas disposisi itu berisikan tuntutan dari masyarakat sipil terkait revisi UU ITE serta penghapusan pasal-pasal karet. Meskipun pemerintah sudah menyatakan tidak akan ada revisi signifikan dalam UU ITE, namun pihaknya berharap bisa menjadikan tim kajian.
"Memang harapannya ini dijadikan bahan oleh tim kajian meskipun kita tahu bahwa pihak pemerintah sudah menyatakan bahwa tidak ada revisi yang sangat signifikan terhadap UU ITE."
Baca Juga: Menkopolhukam: yang Diburu Pemerintah Teroris, Bukan Organisasi Papua
