Gelar Ruwatan di Gedung KPK, Massa Aksi: Saatnya Nyalakan Tanda Bahaya!

Suara.com - Belasan massa dari Rakyat Peruwat KPK melakukan aksi tradisi ruwatan di Gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5/2021) sore.

Massa menyayangkan situasi lembaga antirasuah kekinian sedang tidak baik-baik saja pasca 51 pegawai KPK dinyatakan dipecat gegara dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Salah satu perwakilan massa aksi, Sinta menjelaskan, kalau kekinian KPK seharusnya dibersihkan dari sejumlah rangkaian kejahatan dibalik adanya TWK.

"Karena kebijakan-kebijakan saat ini sudah didominasi kepentingan oligarki, oleh karena itu saatnya nyalakan tanda bahaya," kata Sinta ditemui di sela-sela aksi ruwatan.

Menurutnya, publik harus ikut bertindak melakukan bersih-bersih di KPK terkait polemik yang terjadi dan segala upaya pelemahannya. Pasalnya, kata dia, KPK kekinian sedang dalam kondisi darurat.

"51 pegawai KPK ini harus diberi keadilan, tidak sewajarnya diseleksi dengan mekanisme seperti itu, dengan pertanyaan seksis diskriminatif," tuturnya.

"Karena jika kita melanggengkan perlakuan seperti itu maka sama saja membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan perlahan orang yang berintegritas," sambungnya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta pimpinan KPK terutama Ketua KPK Firli Bahuri bicara ke publik soal 51 dari 75 yang tak lolos TWK dipecat.

"Pimpinan KPK enggak memberi statement apa-apa sampai saat ini, padahal Jokowi menyatakan enggak boleh merugikan. Ternyata pimpinan KPK memecat 51 orang itu. Jadi perlu dipertanyakan," tandasnya.

51 Pegawai KPK Dipecat

Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan 24 pegawai KPK yang tidak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.

Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.