Suara.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo menjadi salah satu orang yang diperiksa Komnas HAM terkait penyelidikan 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (31/5/2021). Yudi mengaku, pemeriksaan di Komnas HAM itu berkaitan dengan dua hal.
Pertama adalah berkaitan dengan statunya sebagai penyidik KPK yang sedang menangani perkara korupsi. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan dilakukan guna mengetahui apakah ada keterkaitan tidak lolosnya Yudi dalam TWK dengan perkara yang sedang dia tangani.
"Hari ini saya dilakukan pemeriksaan oleh dua orang dari Komnas HAM di mana pemeriksaan berkaitan dengan dua hal, saya selaku penyidik KPK menangani perkara apa kemudian ada kaitannya dengan siapa benang merahnya ke mana kemudian seberapa besar kasusnya," kata Yudi di Kantor Komnas HAM.
Selanjutnya, lanjut Yudi, pemeriksaan juga berkaitan dengan status dia selaku Ketua WP yang turut bersinggungan dengan pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Tak hanya itu, Yudi juga menjelaskan bagaimana dirinya dalam menjawab pertanyaan dalam TWK.
"Kedua terkait adanya kegiatan-kegiatan saya selaku ketua Ketua Wadah Pegawai KPK yang berkaitan dengan pimpinan KPK sejak dari periode yang lalu hingga sekarang. Kemudian tentang bagaimana saya menjawab tes wawasan kebangsaan baik tertulis maupun wawancara," jelasnya.
Yudi pun turut menyinggung soal hasil TWK yang hingga detik ini belum disampaikan oleh pimpinan KPK. Sehingga, dia tidak mengetahui letak kesalahan sehingga tidak lolos dalam tes tersebut.
"Saya itu tidak memenuhi syarat di mana? Apakah karena saya terlalu kritis terhadap pimpinan KPK? Atau pun ketika saya melakukan tindakan selaku penyidik," papar dia.
Tak sampai situ, Yudi mengaku telah memberikan keterangan baik secara formil maupun non formil. Tak hanya itu, sejumlah dokumen juga telah diserahkan agar sengkarut polemik ini berujung terang benderang.
"Itu tadi saya sudah memberikan secara materil baik formil maupun non formil. Juga kami dalam pemeriksaan ini menyampaikan kepada Komnas HAM, dokumen apa yang penting yang bisa membuka kotak Pandora dari kejadian ini. kemudian siapa saja orang yang bertanggung jawab," beber Yudi.
TERPOPULER
