Suara.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan skema utang luar negeri dengan nominal Rp 1.760 triliun di dalam draf rencana peraturan presiden yang mengatur pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) tidak benar.
Dahnil berujar bahwa belum ada keputusan terkait jumlah skema utang luar negeri sebagaimana yang beredar saat ini.
"Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1.700 T itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan," kata Dahnil di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Dahnil sebelumnya mengatakan draf rencana perpres merupakan bagian dari rahasia negara dan hanya untuk konsumsi di internal Kementerian Pertahanan. Karena itu Dahnil menilai ada motif politik di balik tersebarnya draf perpres dengan mencantumkam skema pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun .
"Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemenhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp 1.700 T itu penuh dengan motif politik. Bahkan kami melihat ada motif political jealousy itu yang kami tangkap," kata Dahnil.
"Oleh sebab itu pada hari ini pak menhan menjelaskan terkait dengan itu (di Raker dengan Komisi I)," sambungnya.
Usut Pembocor Draf
Sebelumnya Kementerian Pertahanan bakal mengusut pelaku penyebar draf rencana peraturan presiden yang mengatur pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan skema utang luar negeri.
Hal tersebut dilakukan karena draf rencana perpres itu bersifat dokumen yang masih dibahas pihak internal Kemhan.
"Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).
Dahnil lantas menjelaskan rencana perpres itu merupakan dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, sehingga sifatnya bukan keputusan final.
Selain itu, draf rencana perpres tersebut juga menjadi bagian rahasia negara dan dokumen internal atau bukan konsumsi publik.
Dahnil mewakili Kemhan menyesali kalau akhirnya draf tersebut malah bocor ke publik. Ia berpikir kalau draf itu sengaja dibocorkan kepada khalayak untuk kepentingan politik.
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik)," ungkapnya.
Sebelumnya, pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie membeberkan rencana peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020-2024.
TERPOPULER
