Suara.com - Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai bahwa jika kisruh atau polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK tak lolos dan terancam dipecat tak dapat diselesaikan, justru akan membuat KPK hanya menjadi lembaga antirasuah yang lumpuh.
"Saya melihat bahwa KPK sekarang ini kalau terus menerus berlarut ya bukan tidak mungkin KPK itu akan menjadi seperti bebek lumpuh," kata Arif dalam sebuah diskusi daring, Jumat (4/6/2021).
Nantinya, kata Arif, KPK akan tetap ada hanya saja sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar untuk memberantas korupsi justru tidak mampu melakukan hal tersebut. Lantaran lembaga tersebut sudah diperlemah.
Awalnya Arif mengatakan, bahwa mengenai polemik TWK yang membuat 75 pegawai KPK tak lolos dan terancam dipecat itu didasari oleh masalah adanya intraparansi.
"Sampai hari ini tidak ada satu lembaga pun mulai dari KPK, BKN bahkan Kemenpan RB gitu ya yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa yang harus bertanggungjawab atas tes yang kalau kita lihat bocornya, karena sampai hari ini tidak pernah dibuka itu bukan hanya terkesan subyektif bahkan tendensius," tuturnya.
Seharusnya, kata Arif, semua bisa dipertanggungjawabkan dengan dibukanya pertanyaan TWK ke publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya setelah dibuka, hal itu harus diuji untuk mengetahui ada tidaknya dugaan memperlemah KPK lewat TWK.
"Materi ini diuji secara publik untuk kemudian apakah namanya kecurigaan 75 orang yang tak lolos tes dan polemik yang ditimbulkan dari perkara ini itu hanya isapan jempol apakah ini sungguh-sungguh bagian dari upaya untuk memperlemah KPK dari dalam?," ungkapnya.
"Tanpa diuji seperti itu energi kita akan habis dan ketiga pelemahan KPK tidak berwujud dalam kelembagaan, tapi membuat energi negara energi bangsa ini habis karena masalah yang berlarut-larut," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
TERPOPULER
