Sejumlah 51 Pegawai KPK Dipecat, Potensi Korupsi Sektor Lingkungan dan SDA Bakal Meningkat

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Selasa, 08 Juni 2021 | 13:06 WIB
Sejumlah 51 Pegawai KPK Dipecat, Potensi Korupsi Sektor Lingkungan dan SDA Bakal Meningkat
Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. [Antara]

Suara.com - Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan berdampak terhadap meningkatnya potensi korupsi di bidang manajemen sumber daya alam (SDA) dan sektor lingkungan.

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dijalankan oleh pimpinan-pimpinan KPK juga justru terhenti pada pimpinan saat ini. 

"Saya melihat ada potensi korupsi di bidang manajemen SDA dan sektor lingkungan yang akan meningkat karena yang terbaik ini disingkirkan," kata Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam konferensi pers yang digelar Amnesty International Indonesia secara virtual, Selasa (8/6/2021). 

Leonard menilai, penyelidik dan penyidik terbaik KPK selama ini berperan besar untuk membongkar kasus-kasus korupsi di sektor lingkungan, termasuk pada sektor batu bara pembangkit listrik yang memiliki dampak serius bagi kelangsungan lingkungan hidup bahkan iklim. 

Mereka berhasil membongkar kasus korupsi PLTU Riau I dengan menjerat beberapa nama politikus senior Partai Golkar. Kemudian, mereka juga berhasil membongkar praktik korupsi pemberian izin lahan kelapa sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng). 

KPK juga memiliki peran penting untuk menyelamatkan lingkungan semacam itu. Leonard tidak menafikan apabila pemecatan 51 pegawai KPK termasuk bagian dari skenario memuluskan praktik korupsi.

"Untuk memuluskan korupsi-korupsi praktik korupsi di sektor lingkungan dan manajeman SDA selain tentu saja mungkin adalah praktik-praktik korupsi besar yang lain," tuturnya.

Dia juga mengemukakan, jika KPK kerap melakukan pencegahan adanya praktik-praktik korupsi di sektor lingkungan pada kepemimpinan sebelumnya, bahkan mereka menginisiasi GNPSDA. 

Mereka memiliki kinerja bagus dalam konteks pencegahan dengan cara menutup celah praktik korupsi pada sektor perizinan di banyak tempat. Tetapi, kehadiran GNPSDA saat ini justru meredup. 

"Saya melihat bahwa GNPSDA ini melemah sejak pimpinan KPK saat ini," ungkapnya. 

Menyikapi situasi tersebut, Leonard memandang perlu adanya dukungan besar terhadap KPK untuk tetap berdiri kuat dan independen. Sebab, saat ini malah melihat lembaga antirasuah itu malah menjadi di bawah kendali eksekutif. 

"Kepentingan yang besar untuk membuat KPK lemah, menjadikan KPK kerdil, itu saya kira sangat berbahaya. Kita harus terus membela teman-teman ini dan juga membela KPK sebagai institusi yang kuat, harus independen."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Firli Bahuri Cs Mangkir, Ketua Komnas HAM: Nggak Ada yang Membahayakan

Firli Bahuri Cs Mangkir, Ketua Komnas HAM: Nggak Ada yang Membahayakan

News | Selasa, 08 Juni 2021 | 12:15 WIB

Ketua Komnas HAM ke Firli: Datanglah Beri Keterangan, Jadi Semuanya Enak Bisa Lihat

Ketua Komnas HAM ke Firli: Datanglah Beri Keterangan, Jadi Semuanya Enak Bisa Lihat

News | Selasa, 08 Juni 2021 | 11:31 WIB

Dalih Bentrok Agenda Rapim, Firli Cs Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM soal Kasus TWK

Dalih Bentrok Agenda Rapim, Firli Cs Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM soal Kasus TWK

News | Selasa, 08 Juni 2021 | 11:14 WIB

Terkini

Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak

Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 08:00 WIB

Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir

Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 06:59 WIB

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:25 WIB

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:21 WIB

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:15 WIB

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:08 WIB

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:02 WIB

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:00 WIB

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:55 WIB

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:49 WIB