Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari

Chandra Iswinarno, Welly Hidayat

Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Akhmad Suyuti mengaku menerima uang titipan dari Eks Menteri Juliari P Batubara sebesar 48 ribu dolar Singapura atau setara Rp 508 juta yang digunakan untuk pemenangan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2019.

Hal itu disampaikan Suyuti ketika bersaksi untuk terdakwa Juliari dalam sidang perkara korupsi bansos se-Jabodetabek tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin ( 14/6/2021).

Pengakuan tersebut berawal saat Majelis Hakim Muhammad Damis bertanya kepada saksi Suyuti, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, 'apakah pernah menerima uang melalui perantara Kukuh Aribowo selaku Tim Teknis Pengadaan Bansos di Kementerian Sosial?'

"Dolar singapura 48 ribu. (Atau) 508 juta rupiah. Yang nyerahkan Kukuh saya kantongi aja (uangnya pakai amplop)," jawab Suyuti dalam sidang.

Suyuti menjelaskan, uang itu diserahkan Kukuh ketika berada di Grand Hotel Candi, Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, bertepatan dengan kunjungan Juliari dalam program Kemensos program keluarga harapan (PKH).

"Itu pada saat ada pertemuan dengan tenaga-tenaga PKH," ucapnya.

Hakim Damis kemudian menanyakan, 'apakah ketika saksi Suyuti mendapatkan uang itu, tahu berasal dari mana?'

"Tidak," jawab Suyuti.

Namun, Suyuti menjelaskan, sebelum rombongan eks Menteri Juliari ke Semarang, dia mendapatkan telepon dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Adi Wahyono, yang kini juga sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini.

baca juga

"Saya pernah ditelepon sama Mas Adi Wahyono, 'nanti kalau ketemu kita di semarang ketemu, nanti ada titipan.' Gitu saja.' Tapi kan jaraknya saya di Kendal, mungkin Mas Adi di Jakarta, saya siap gitu saja," ungkapnya.

Suyuti menjelaskan penggunaan uang Rp 508 juta itu, untuk kegiatan konsolidasi pemenangan pilkada tahun 2019 dengan mengusung Tino Indra Wardono - Mukh Mustamsikin. 

"Ini saya diberi uang sama Kukuh, tapi yang dulu telepon kok, Mas Adi. Monggo, ayo kita gunakan dalam rangka pemenangan pilkada ini. Untuk membantu dalam rangka memenangkan pilkada di Kabupaten Kendal," ucapnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ikhsan kembali mengambil alih sidang. Dia membacakan BAP milik Suyuti ketika masih dalam penyidikan di KPK.

Dalam BAP yang dibacakan bahwa Suyuti menerima uang titipan dari eks Menteri Sosial Juliari melalui Kukuh Aribowo.

"Saya meerima uang dari Kukuh uang titipan menteri sosial juliari batubara dalam bentuk dolar singapur pada sekitar tanggal 3 sampai 4 Nivember. Uang dolar Singapur itu saya bawa dan saya tunjukan ke kantor DPC Kabupaten Kendal," isi BAP Suyuti

Ketika Jaksa KPK ditanyakan isi BAP itu, Suyuti pun membenarkan BAP-nya tersebut.

"Betul," jawab Suyuti

Dalam dakwaan jaksa, Juliari telah menerima uang korupsi Bansos Corona paket sembako Se-Jabodetabek tahun 2020 mencapai Rp 32.4 miliar lebih. Uang semua itu didapat melalui dua anak buahnya Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Jaksa KPK merinci uang -uang yang diterima Juliari dari total Rp 32.4 miliar lebih itu. 

Pertama, Juliari mendapatkan dari Direktur Utama PT. Mandala Hamonangan Sude Harry Van Sidabuke mencapai Rp 1.280.000.000. 

Kemudian, dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja mencapai Rp 1.950.000.000. Selanjutnya, dari sejumlah vendor-vendor paket sembako mencapai Rp 29.252.000.000.

Uang puluhan miliar yang diterima Juliari itu, untuk memuluskan perusahaan milik Ardian dan Harry serta vendor-vendor lain agar mendapatkan jatah pengadaan paket sembako.

Dalam perkara ini, Juliari didakwa dalam pasal Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sebut Honor untuk Pedangdut Cita Citata Rp 3 Juta, Tim Eks Mensos Juliari Disemprot Hakim

Sebut Honor untuk Pedangdut Cita Citata Rp 3 Juta, Tim Eks Mensos Juliari Disemprot Hakim

News | Kamis, 10 Juni 2021 | 02:45 WIB

Terkuak di Sidang, Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus Minta Fee 5 Persen dari Vendor Bansos

Terkuak di Sidang, Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus Minta Fee 5 Persen dari Vendor Bansos

News | Rabu, 09 Juni 2021 | 15:43 WIB

Sidang Kasus Eks Mensos Juliari, Vendor Bansos Akui Diminta Beli Tas PT Sritex

Sidang Kasus Eks Mensos Juliari, Vendor Bansos Akui Diminta Beli Tas PT Sritex

News | Rabu, 09 Juni 2021 | 15:38 WIB

Terkini

Kemnaker Wajibkan Pengusaha Setor Dana Cadangan Pesangon Mulai 2027, Melanggar Kena Sanksi Berat

Kemnaker Wajibkan Pengusaha Setor Dana Cadangan Pesangon Mulai 2027, Melanggar Kena Sanksi Berat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 18:05 WIB

Cek BSU 2026 Pakai NIK Apakah Sudah Bisa? Ini Link Resminya

Cek BSU 2026 Pakai NIK Apakah Sudah Bisa? Ini Link Resminya

Lifestyle | Sabtu, 14 November 2026 | 18:03 WIB

Sinopsis 5 Anime Populer yang Tayang pada 2027, Ada The One Piece

Sinopsis 5 Anime Populer yang Tayang pada 2027, Ada The One Piece

Your Say | Sabtu, 14 November 2026 | 18:00 WIB

Prabowo Kelakar Posisi Menteri Desa Seharusnya untuk Bahlil, tapi Kader Muhammadiyah Ngotot

Prabowo Kelakar Posisi Menteri Desa Seharusnya untuk Bahlil, tapi Kader Muhammadiyah Ngotot

News | Sabtu, 14 November 2026 | 18:00 WIB

Muhammadiyah Sebut Empat Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo

Muhammadiyah Sebut Empat Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo

Sulsel | Sabtu, 14 November 2026 | 17:53 WIB

Jangan Tunggu Krisis! Ketahanan Energi Indonesia Dibayangi Ancaman Geopolitik Global

Jangan Tunggu Krisis! Ketahanan Energi Indonesia Dibayangi Ancaman Geopolitik Global

News | Sabtu, 14 November 2026 | 17:52 WIB

Singgung Menteri hingga Jenderal yang Bisa Dibeli, Prabowo: Yang Bisa Bikin Revolusi Adalah Saya

Singgung Menteri hingga Jenderal yang Bisa Dibeli, Prabowo: Yang Bisa Bikin Revolusi Adalah Saya

News | Sabtu, 14 November 2026 | 17:47 WIB

Seruan Taat Pajak di Akhir Tahun: APBN Butuh Tambalan, Rakyat Jadi Tumpuan

Seruan Taat Pajak di Akhir Tahun: APBN Butuh Tambalan, Rakyat Jadi Tumpuan

Your Say | Sabtu, 14 November 2026 | 17:45 WIB

Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 Usai Timnas Indonesia Sikat Kamboja

Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 Usai Timnas Indonesia Sikat Kamboja

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 17:42 WIB

Marak Ijazah Palsu, Teknologi Digital Disiapkan untuk Verifikasi

Marak Ijazah Palsu, Teknologi Digital Disiapkan untuk Verifikasi

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 17:40 WIB

×