Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pembukaan sekolah tatap muka yang direncanakan pada Juli 2021. Penundaan itu beralasan karena terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.
Dasco mengatakan lonjakan tinggi kasus positif Covid-19 tidak bisa lagi disangkal. Karena itu sebelum kenaikkan kasus merata, DPR meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis guna menghambat penularan Covid-19.
"Kemudian mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (15/6/2021).
Dasco berujar kebijakan pembukaan sekolah tatap muka dibuat sebelum ada lonjakan tinggi Covid-19 di beberapa daerah. Saat ini ketika terjadi lonjakan maka rencana sekolah tatap muka harus kembali dipertimbangkan.
"Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," ujar Dasco.
Perbaiki Sistem Tes dan Lacak Covid-19
Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani meminta sistem tes dan lacak Covid-19 diperbaiki oleh pemerintah daerah, satgas penanggulangan Covid-19, dan para pihak terkait sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan pada Juli mendatang.
Puan mengatakan para guru dan tenaga pendidikan harus dipastikan negatif dari Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, sebelum akhirnya diperkenankan mengajar siswa secara tatap muka.
“Sistem tes dan lacak harus diperbaiki. Apabila ada kasus harus dilacak hingga kontak ke-30,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Update Covid-19 Global: Virus Corona Varian Delta Kembali Mutasi, Jadi Delta Plus
Menyebar di 22 Provinsi
Peningkatan kasus Covid-19 hampir terjadi merata di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada 22 provinsi yang disoroti tengah mengalami lonjakan kasus usai libur lebaran.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah memaparkan di 22 provinsi ini kasus aktif merangkak naik dalam sepekan terakhir.
"Jadi angka ini kita gunakan sebagai alarm atau lampu kuning bagi setiap daerah untuk menjadi perhatian bagi pemimpin daerah untuk bersiap jika terjadi kenaikan kasus lebih lanjut," kata Dewi dalam Rapat Koordinasi Satgas Covid-19, Senin (14/6/2021).
Ada pun ke-22 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif tersebut antara lain; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau.
Kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
