Infografis
Menurut Zita, seharusnya pelayanan kesehatan dan perekonomian harus berjalan berirongan. Ia tak ingin Gubernur Anies Baswedan malah mengorbankan salah satunya.
Ia mencontohkan ketika kebijakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan. Dampaknya kepada kegiatan perekonomian begitu besar.
"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," ujar Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Bahkan, ia menilai jika PSBB kembali diberlakukan, banyak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang akan gulung tikar. Sebab banyak kegiatan usaha yang diminimalisir operasionalnya kecuali yang menjadi kebutuhan mendasar.
"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop," jelasnya.
Selain itu imbasnya dari kegiatan perekonomian akan membuat penerimaan pajak menurun. Nantinya malah DKI tak memiliki uang untuk pelayanan kesehatan.
"Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya ga salah masih diangka 25 persen. Sangat rendah," pungkasnya.
