Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan tanggapan soal adanya isu presiden dipilih kembali oleh MPR RI pada Pilpres 2024 mendatang. Isu tersebut mencuat usai Direktur lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando mengatakan, bahwa kekinian ada kelompok-kelompok ingin mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.
Dino mengatakan, bahwa pihak-pihak yang mengusulkan agar presiden kembali dipilih oleh MPR ada di DPR. Dino meminta, identitas para anggota DPR yang mengusulkan hal itu agar dipublikasikan.
"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," kata Dino lewat cuitannya di Twiter pribadinya @dinopattidjalal, seperti dikutip Suara.com, Senin (21/6/2021).
Dino mengatakan, jika anggota DPR benar terbukti mengusulkan hal tersebut maka dianggap sudah tak mewakili konstituennya lagi. Ia kemudian membeberkan sejumlah hal buruk bila presiden kembali dipilih MPR.
"Saya yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang & politik transaksional dlm demokrasi, apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR," tuturnya.
Menurutnya, jika presiden kembali dipilih oleh MPR Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat melainkan hanya milik para sponsor. Selain itu demokrasi juga akan dianggap elitis.
"Dalam situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yang percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," ujarnya.
Lebih lanjut, Dino menegaskan, agar para oknum anggota DPR RI ini diungkap identitasnya jika memang benar terbukti usulkan presiden dipilih oleh MPR RI.
"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi ke depan," tandasnya.
TERPOPULER
