Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formappi menegaskan, publik sulit memercayai tidak ada partai politik di balik kemunculan wacana presiden tiga periode melalui mekanisme amandemen UUD 1945.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, tidak ada satu pun parpol yang mengklaim mendukung wacana tersebut. Tapi, hal itu bukan berarti tidak ada campur tangan partai.
Lucius memperkirakan, isu liar perpanjangan masa jabatan presiden memang sengaja dilempar ke publik sebagai umpan.
Ia berujar, hingga kekinian tak ada yang tahu pasti apakah benar atau tidak di DPR maupun MPR terdapat diskusi amandemen konstitusi untuk mengubah ketentuan seseorang bisa menjadi presiden sebanyak tiga periode.
"PKS akhir 2019 misalnya, jelas-jelas mengatakan ada pembicaraan tentang wacana itu melalui amandemen konstitusi. Saya kira sulit memercayai tak ada parpol di belakang wacana itu," kata Lucius, Rabu (23/6/2021).
Lagi pula, kata Lucius, parpol secara prosedural erat terkait pencalonan presiden. Sebab, para calon hanya bisa diusung oleh partai.
"Sehingga pasti keuntungan dari perpanjangan dari masa jabatan ini akan dinikmati oleh partai poliitik. Karenanya, sekarang bermain langsung memunculkan wacana ini, tentu berisiko."
"Apalagi kalau nanti tidak jadi. Itu akan bisa menjadi bumerang untuk partai politik. Dengan menggunakan tangan lain di luar partai politik itu mungkin strategi yang lebih baik," ujar Lucius.
Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan, ada usaha mengupayakan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan force majeure pandemi covid-19. Syarief mengaku mendengar hal itu secara informal dan berkembang di parlemen.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sindir Wacana Presiden 3 Periode: Emang Nggak Ada Karier Baru?
"Yang saya dengar ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan (presiden) dengan alasan force majeure covid-19 begitu," kata Syarief saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Syarief menyampaikan, isu informal tersebut sudah dirinya dengar sejak beberapa minggu lalu. Kendati begitu, ia mengatakan, belum mengetahui siapa yang mengusulkan pertama kali isu tersebut.
Termasuk ketika ditanya apakah wacana tersebut datang dari pihak internal Istana atau pun eksternal, Syarief mengaku tak tahu.
"Tetapi di DPR santernya berbicara demikian. Tapi saya sendiri enggak tahu dari mana orangnya. Yang melobi begitu, ada lobi-lobi, saya enggak tahu," tuturnya.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut menegaskan, Demokrat sendiri menyatakan menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau diperpanjang.
"Ya kalau kita sih Demokrat itu sudah tegas tidak mau melakukan amandemen Undang-Undang. Apalagi menyangkut masa jabatan presiden baik tiga periode ataupun perpajangan segala macamnya. Karena itu menyalahi konstitusi kita. Menyalahi spirit reformasi kita," tuturnya.
