Infografis
Suara.com - Eks Pentolan FPI Habib Rizieq Shihab sempat ditawarkan hakim untuk mengajukan permohonan pengampunan atau grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dalam kasus swab test RS UMMI.
Pilihan tersebut disampaikan majelis hakim saat berlangsungnya persidangan di PN Jaktim pada Kamis (24/6/2021).
"Sesuai pasal 196 KUHAP saudara memiliki hak pertama menerima atau menolak putusan saat ini juga yaitu mengajukan banding. Kedua, hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto.
Hakim Khadwanto mengatakan, tidak hanya dua hak yang bisa diperoleh Rizieq sesuai aturan hukum acara pidana tersebut. Pendiri FPI ini juga memiliki hak untuk mengajukan pengampunan atau grasi kepada presiden.
"Ketiga adalah mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam hal saudara menerima putusan yang disebut grasi," tutur hakim.
Hakim kemudian melemparkan penawaran kepada Rizieq terkait sejumlah hak yang sudah dibeberkan tersebut.
"Apakah saudara akan berkonsultasi kepada kuasa hukum atau akan langsung menjawab?," tanya hakim.
Kemudian Rizieq memberikan jawaban. Menurutnya setidaknya ada dua hal yang tak bisa diterima oleh dirinya dalam putusan majelis hakim.
Pertama, Rizieq keberatan dipergunakannya landasan ahli forensik dalam tuntutan. Sementara selama ini Rizieq menganggap tak pernah ada ahli forensik yang dihadirkan dalam ruang sidang.
Baca Juga: Polisi Ungkap Pemicu Awal Bentrokan Massa Pendukung Rizieq Shihab dengan Aparat
"Kedua saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik pasal 14 ayat 1946 dan banyak pagi masalah lain saya tidak mau sebutkan," tuturnya.
