Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, Begini Dalilnya dalam Hadist

Reza Gunadha, Nur Afitria Cika Handayani

Jum'at, 02 Juli 2021 | 09:29 WIB
Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, Begini Dalilnya dalam Hadist
Ilustrasi masjid di Depok, Jawa Barat (Shutterstock)

Terdapat beberapa aturan selama PPKM Darurat. Berikut aturan yang harus diperhatikan.

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup

5. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away

baca juga

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.

14. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.

b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5
karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPKM Darurat 3-20 Juli, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah di Jabar Kompak

PPKM Darurat 3-20 Juli, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah di Jabar Kompak

Bogor | Jum'at, 02 Juli 2021 | 09:01 WIB

Awas! Tak Terapkan PPKM Mikro Darurat, Bupati dan Wali Kota di Jateng Bisa Diberhentikan

Awas! Tak Terapkan PPKM Mikro Darurat, Bupati dan Wali Kota di Jateng Bisa Diberhentikan

Jawa Tengah | Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:58 WIB

Wali Kota Malang Janjikan Bantuan Sosial Warga Terdampak PPKM Darurat

Wali Kota Malang Janjikan Bantuan Sosial Warga Terdampak PPKM Darurat

Malang | Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:48 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan : PPKM Darurat Tegas dan Terukur

Luhut Binsar Pandjaitan : PPKM Darurat Tegas dan Terukur

Sulsel | Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:45 WIB

PPKM Darurat Jawa-Bali, Syamsuar Ingatkan Ini ke Pejabat dan Warga Riau

PPKM Darurat Jawa-Bali, Syamsuar Ingatkan Ini ke Pejabat dan Warga Riau

Riau | Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:36 WIB

Tangsel Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli 2021

Tangsel Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli 2021

News | Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:22 WIB

Terkini

Heboh Isu Anggota DPR Dilarang Keluar Jakarta, Saan Mustopa Beri Penjelasan

Heboh Isu Anggota DPR Dilarang Keluar Jakarta, Saan Mustopa Beri Penjelasan

News | Rabu, 11 November 2026 | 16:08 WIB

Dugaan Aparat Masuk UGM saat Aksi Demo Berujung Ricuh, Kampus dan Polisi Punya Versi Berbeda

Dugaan Aparat Masuk UGM saat Aksi Demo Berujung Ricuh, Kampus dan Polisi Punya Versi Berbeda

Jogja | Rabu, 11 November 2026 | 16:06 WIB

Modal Pilkada 2024 Ikut Diusut, KPK Bongkar Dugaan Sumber Uang Bupati Pemalang

Modal Pilkada 2024 Ikut Diusut, KPK Bongkar Dugaan Sumber Uang Bupati Pemalang

Jawa Tengah | Rabu, 11 November 2026 | 16:03 WIB

Google Soroti Empat Area Krusial dalam Pembahasan RUU Hak Cipta di DPR

Google Soroti Empat Area Krusial dalam Pembahasan RUU Hak Cipta di DPR

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 16:03 WIB

Polisi Hentikan Penyidikan Kematian Winda Lorenza Eks Istri Polisi di Medan

Polisi Hentikan Penyidikan Kematian Winda Lorenza Eks Istri Polisi di Medan

Sumut | Rabu, 11 November 2026 | 16:02 WIB

Google Soroti RUU Hak Cipta, Aturan Link Berita hingga Data AI Bisa Ganggu Ekonomi Digital

Google Soroti RUU Hak Cipta, Aturan Link Berita hingga Data AI Bisa Ganggu Ekonomi Digital

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 16:02 WIB

Uji Publik Monev 2026: Telkom Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Kemudahan Akses Informasi

Uji Publik Monev 2026: Telkom Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Kemudahan Akses Informasi

Tekno | Rabu, 11 November 2026 | 16:02 WIB

Pengeroyokan Dua Wartawan Belum Tuntas, Koalisi Pers Sumsel Beri Polda Ultimatum

Pengeroyokan Dua Wartawan Belum Tuntas, Koalisi Pers Sumsel Beri Polda Ultimatum

Sumsel | Rabu, 11 November 2026 | 16:00 WIB

Negara Bukan Endorser: Menguji Urgensi Kontrak Influencer Miliaran Rupiah

Negara Bukan Endorser: Menguji Urgensi Kontrak Influencer Miliaran Rupiah

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 16:00 WIB

Tancap Gas! Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Gibran Dibawa ke Paripurna Besok

Tancap Gas! Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Gibran Dibawa ke Paripurna Besok

News | Rabu, 11 November 2026 | 15:57 WIB

×