Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor, Pimpinan KPK Ngantor 3 Hari dalam Sepekan

Bangun Santoso | Welly Hidayat | Suara.com

Senin, 05 Juli 2021 | 12:24 WIB
Terapkan 25 Persen Bekerja dari Kantor, Pimpinan KPK Ngantor 3 Hari dalam Sepekan
Ilustrasi Gedung KPK.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tetap melakukan pembatasan 25 persen pegawai yang dapat Bekerja Dari Kantor (BDK) atau work from office (WFO), menyesuaikan aturan PPKM Darurat Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, untuk pemangku jabatan seperti pimpinan KPK, Dewan Pengawas serta pejabat struktural dibatasi dengan hanya bekerja dari kantor selama tiga hari dalam seminggu.

"Melaksanakan kegiatan bekerja di kantor dan di rumah dengan proporsi 3 hari di kantor dalam waktu satu minggu," ucap Ipi Maryati, Senin (5/7/2021).

Menurut Ipi, pegawai KPK yang bekerja dari kantor pun diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Seperti, memakai masker melakukan physical distancing saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift; serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, aturan jam kerja pegawai KPK yang langsung dari kantor pun disesuaikan delapan jam dengan ketentuan hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB dan Hari Jumat: Pukul 08.00 WIB-17.30 WIB.

"Kami berharap dengan upaya mitigasi dan langkah-langkah pengetatan potensi penularan, dapat menekan laju penambahan jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19," imbuh Ipi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Korupsi Merajalela, Masyarakat Teraniaya

Korupsi Merajalela, Masyarakat Teraniaya

Your Say | Senin, 05 Juli 2021 | 08:43 WIB

Indonesia Tidak Pernah Lepas dari Kata Korupsi

Indonesia Tidak Pernah Lepas dari Kata Korupsi

Your Say | Senin, 05 Juli 2021 | 07:18 WIB

Strategi dan Upaya KPK dalam Memerangi Korupsi di Indonesia

Strategi dan Upaya KPK dalam Memerangi Korupsi di Indonesia

Your Say | Minggu, 04 Juli 2021 | 14:59 WIB

Kasus Suap Wali Kota Tanjung Balai, PN Medan Bentuk Tim Majelis Hakim

Kasus Suap Wali Kota Tanjung Balai, PN Medan Bentuk Tim Majelis Hakim

Sumut | Sabtu, 03 Juli 2021 | 11:35 WIB

ICW Sebut Komisi Pemberantasan Korupsi Tumbang di Tangan Rezim Jokowi

ICW Sebut Komisi Pemberantasan Korupsi Tumbang di Tangan Rezim Jokowi

News | Jum'at, 02 Juli 2021 | 21:51 WIB

ICW Sebut Dewas Jadi Kuasa Hukum Firli Bahuri Terkait Dugaan Gratifikasi Helikopter

ICW Sebut Dewas Jadi Kuasa Hukum Firli Bahuri Terkait Dugaan Gratifikasi Helikopter

News | Jum'at, 02 Juli 2021 | 20:14 WIB

Keputusan Pimpinan KPK Pecat Novel Baswedan Cs Dianggap Sembarangan, Begini Respon KPK

Keputusan Pimpinan KPK Pecat Novel Baswedan Cs Dianggap Sembarangan, Begini Respon KPK

Batam | Jum'at, 02 Juli 2021 | 18:36 WIB

Terkini

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:07 WIB