alexametrics

Pemerintah Pertimbangkan PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
Pemerintah Pertimbangkan PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali
Kendaraan taktis Anoa dikerahkan demi menyukseskan PPKM Darurat (Instagram/tmcpoldametro)

"Kita akan monitor secara harian, dari monitor harian ini kita akan lihat."

Suara.com - Pemerintah membuka opsi perluasan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke daerah-daerah luar Jawa dan Bali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan opsi itu bisa diambil jika fasilitas kesehatan di luar Jawa-Bali mulai kewalahan menghadapi lonjakan pandemi Covid-19.

"Arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu sesuai mekanisme dan kriteria yang tentu akan kita tingkatkan dari ketat menjadi darurat," kata Airlangga dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/7/2021).

Sejauh ini, pemerintah masih menerapkan Pengetatan PPKM Mikro di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi luar pulau Jawa-Bali.

Baca Juga: PPKM Darurat, Luhut: Mobilitas Jateng-Yogyakarta Harus Turun Minimal 30 Persen

"Kita akan monitor secara harian, dari monitor harian ini kita akan lihat," jelasnya.

Diketahui, PPKM Darurat saat ini hanya diterapkan di seluruh daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai 3-20 Juli 2021 yang dikomandoi oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

Sementara daerah lain di luar pulau Jawa dan Bali diterapkan Pengetatan PPKM Mikro.

Komentar