Infografis
Misalnya, pegawai yang masuk kantor hanya 10 persen. Ketika di kantor pun semua pegawai menerapkan prokes.
"Sepuluh persen pegawai yang masuk itu karena mengamankan stok pangan nasional selama PPKM Darurat. Sementara 90 persen pegawai lainnya kerja dari rumah."
Ia menegaskan, pegawai yang tetap ngantor itu lantaran harus mengawasi masalah pangan nasional sesuai amanat Presiden Jokowi.
"Saat wabah covid-19, Kementan ini dilematis. Di satu sisi, punya tanggung jawab besar mengamankan pangan nasional. Mulai produksi hingga distribusi, sehingga mau tidak mau kami tak bisa lockdown 100 persen. Tapi kami sudah atur, berupaya meminimalisasi," ungkapnya.
Terkait segel yang tetap dipasang meski aduan masyarakat tidak terbukti, Musyafak menyebut hal itu hanya kebutuhan administrasi Satgas Covid-19 DKI.
"Ya alasannya sih tadi agar di sistem online berubah jadi baik. Kalau tidak disegel, akan lanjut tanda merahnya. Teknis, cuma kalau menimbulkan persepsi negatif, kami dirugikan," kata Musyafak.
