Diajak Debat Terbuka Aktivis PB SEMMI Soal WNA, Luhut Tak Hadir dan Tak Merespon

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 09 Juli 2021 | 18:32 WIB
Diajak Debat Terbuka Aktivis PB SEMMI Soal WNA, Luhut Tak Hadir dan Tak Merespon
Pamflet acara debat terbuka PB SEMMI dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. [Tangkapan layar]

Suara.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI) mengundang Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan untuk debat secara terbuka soal terbukanya pintu masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia saat pandemi Covid-19. Namun, Luhut tampak tak hadiri undangan tersebut.

Berdasarkan pantauan Suara.com agenda debat terbuka tersebut digelar pada hari ini, Jumat (9/7/2021) pukul 13.00 WIB. Namun, dari pengamatan virtual acara tersebut Luhut nampak tak hadir.

Luhut sebelumnya diundang dengan diberikan dua opsi hadir secara offline atau pun virtual. Namun opsi kedua tidak diambil.

"Pak Luhut tidak menghadiri undangan walaupun di via zoom," kata Ketua Umum SEMMI Bintang Wahyu Saputra saat dikonfirmasi, Jumat (9/7/2021).

Bintang mengatakan, tak ada respons sama sekali diberikan dari pihak Luhut maupun Kemenko Marves terkait ajakan debat terbuka tersebut.

Padahal, dia mengklaim sudah mengirimkan surat undangan secara daring ke Kemenko Marves.

"Tidak ada respons sama sekali yang kami terima," tuturnya.

Sebelumnya, tersebar surat undangan debat terbuka dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI) yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun tema debat detakit terbukanya pintu masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia saat pandemi Covid-19.

baca juga

Berdasarkan pantauan Suara.com, surat undangan tersebut diberi nomor 167/B/PB-SEMMI/VII/2021. Dalam surat tertera kalau undangan tersebut ditujukan kepada Luhut langsung.

"Sehubungan meningkatnya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM Jawa-Bali di Indonesia, serta masih terbukanya pintu masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) datang ke Indonesia dengan ini kami mengundang Bapak Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan M.P.A sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengikuti debat terbuka Pandemi Covid-19: WNA Lenggang, Masyarakat Terkekang," tulis isi surat undangan tersebut seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).

Bintang Wahyu Saputra ketika dikonfirmasi Suara.com membenarkan adanya undangan tersebut. Nantinya dirinya sendiri sebagai pendebat Luhut soal WNA.

Menurutnya, ia merasa tanggapan Luhut soal masuknya WNA China ke Indonesia saat bersamaan dengan penerapan PPKM Darurat dianggap tak elok.

"Tidak elok Pak Luhut menyebut orang mengkritisi kedatangan WNA lewat Bandara di Indonesia dengan istilah asal ngomong dan tidak tahu masalah. Justru kami tahu masalah, makanya kami protes kok bisa saat PPKM Darurat," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

TKA Masuk Indonesia Saat PPKM Darurat, Jokowi Didesak Sanksi Menteri Terkait

TKA Masuk Indonesia Saat PPKM Darurat, Jokowi Didesak Sanksi Menteri Terkait

News | Jum'at, 09 Juli 2021 | 16:06 WIB

Erick Thohir Buka Suara Soal TKA Asing di Proyek Infrastruktur

Erick Thohir Buka Suara Soal TKA Asing di Proyek Infrastruktur

Bisnis | Kamis, 08 Juli 2021 | 16:53 WIB

Heboh TKA China Masuk Indonesia, Nasdem: Bukan Hal yang Luar Biasa

Heboh TKA China Masuk Indonesia, Nasdem: Bukan Hal yang Luar Biasa

News | Rabu, 07 Juli 2021 | 10:46 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×