"Kalaupun dr Lois berhenti menyebarkan hoaks, maka akan ada orang lain yang kemudian ditokohkan oleh kelompok denial ini," sambungnya.
Karena itu, seluruh platform media sosial juga harus bersinergi untuk memberantas konten-konten hoaks yang dilaporkan masyarakat. Menurutnya, ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan database hoaks.
"Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok juga perlu lebih responsif untuk menyisir konten hoaks yang dilaporkan masyarakat, khususnya konten hoaks yang sudah diklarifikasi oleh ekosistem periksa fakta di Indonesia," saran Septiaji.
"Platform perlu memanfaatkan database hoaks yang terbangun untuk secara otomatis memperingatkan pengguna jika mengunggah konten hoaks yang serupa. Akun-akun yang berulang kali sengaja menyebarkan hoaks covid-19 yang meresahkan perlu dikeluarkan dari platform," lanjutnya.
Sementara itu, Presidium Mafindo Bidang Periksa Fakta, Eko Juniarto, mengungkap ketimpangan antara jumlah hoaks dan klarifikasi menjadi masalah besar.
Meskipun media massa, lembaga periksa fakta, dan pemerintah sudah berusaha melakukan upaya periksa fakta. Namun, masih lebih banyak masyarakat yang terpapar hoaks dan tidak semuanya bisa mengetahui klarifikasinya.
"Dari analisis kami terhadap sejumlah artikel periksa fakta yang dipublikasikan, sebuah hoaks bisa sepuluh kali lipat lebih banyak disebarkan ketimbang klarifikasinya. Ini menjadi persoalan serius karena banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses konten hoaks, tetapi tidak banyak yang membaca klarifikasinya," jelas Eko.
"Ketimpangan informasi ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada hoaks daripada informasi faktual yang dikeluarkan oleh otoritas maupun pakar kesehatan," lanjutnya.
Karena itu, penting melakukan update klarifikasi secara rutin ke berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk atas hoaks yang beredar. Cara ini dinilai dapat membantu meluruskan informasi di komunitasnya.
Demikian juga kantor desa, kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, perlu secara berkala memajang poster yang berisi klarifikasi atas isu hoaks terkini yang dinilai paling meresahkan masyarakat.
Pemerintah juga bisa menggerakkan institusi yang memiliki jejaring struktural ke daerah untuk membantu menjernihkan informasi. Hal ini demi merangkap perpanjangan telinga untuk mendengarkan keresahan masyarakat.
"Tidak cukup dengan menyebarkan narasi secara digital, kita butuh upaya lebih untuk meyakinkan orang supaya tidak termakan hoaks secara spesifik, tidak bisa lagi dengan ajakan yang sifatnya umum," tegas Eko.
Mafindo juga menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk mengirim radiogram berkala kepada pemerintah daerah sehingga aparat desa dan kecamatan sigap menyikapi hoaks di lapangan.
Lalu Kementerian Agama bisa mengerahkan penyuluh agama yang ada sampai level kecamatan untuk ikut memberikan klarifikasi atas informasi bohong. Demikian juga Kepolisian Republik Indonesia bisa menggerakan jejaring Binmas.
"Orang umumnya sudah paham kalau hoaks itu sesuatu yang buruk, tetapi yang paling penting adalah orang harus tahu bahwa isu rumah sakit meng-covid-kan pasien, vaksin membahayakan, ambulans kosong menakuti warga, itu adalah hoaks yang harus dilawan bersama," pungkasnya.
TERPOPULER
