Suara.com - Pemerintah melihat belanja produk dalam negeri (PDN) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri khususnya pada bidang pendidikan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (MenkoMarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah menargetkan penggunaan produk TIK sebesar Rp17 triliun pada 2024.
Kata Luhut, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program diantaranya ialah penyediaan akses pasar, akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, bekerja sama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi, serta penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Kita semua harus bangga atas peralatan TIK yang diproduksi oleh anak bangsa. Kita harus menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) gratis menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 112 miliar bagi produk dengan proyeksi nilai TKDN di atas 25 persen dengan maksimal 8 jenis produk per industri.
Luhut menerangkan bahwa saat ini ada enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDNnya lebih dari 25 persen. Itu dianggap sudah memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud Ristek dan Pemda pada 2021.
Sementara itu, Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan pihaknya melakukan upaya penggunaan produk dalam negeri khususnya bidang teknologi pada sektor pendidikan melalui Merdeka Belajar.
Ia mengatakan bahwa pembelanjaan TIK PDN yang dilakukan Kemendikbudristek. Setidaknya pada 2021, pihaknya mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Kemudian sebanyak 100 persen dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop PDN dengan sertifikat TKDN. Nadiem juga menekankan kalau Kemendikbudristek akan terus melakukan pembelanjaan PDN di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Janji Segera Lunaskan Pembayaran Insentif Nakes Bulan Ini
“Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk Dana Alokasi Khusus Pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembelian 240.000 laptop. Sehingga kami mendorong komitmen pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk meningkatkan pembelanjaan PDN di bidang pendidikan,” jelasnya.
