alexametrics

Tak Kunjung Cair, DPR Minta Pemda Rincikan Hambatan terkait Realisasi Insentif Nakes

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
Tak Kunjung Cair, DPR Minta Pemda Rincikan Hambatan terkait Realisasi Insentif Nakes
Sejumlah tenaga kesehatan bersiap melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

"Pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi."

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah daerah segera merincikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran insentif bagi tenaga kesehatan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum melunasi pembayaran insentif nakes. Di sisi lain, Muhaimin sekaligus meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pencairan dana ke daerah.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Kita tahu sudah lebih dari seribu nakes yang gugur. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," kata Muhaimin, Jumat (23/7/2021).

Muhaimin mengingatkan kepada pemda untuk menganggarkan insentif nakes secara cermat dengan merumuskan kebutuhan penganggaran insentif nakes. Mengingat, kata dia proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan karena kebutuhan saat pandemi sangat tinggi. Sehingga insentif nakes dapat segera disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Baca Juga: Stok Vaksin COVID-19 di Bandar Lampung Habis Sudah Dua Pekan, Warga Mengeluh

Selain itu, Gus Muhaimin juga meminta Pemerintah Pusat segera membantu daerah dengan cara memberikan solusi bagi daerah yang kesulitan melakukan realisasi anggaran insentif nakes.

Vaksinator memindahkan vaksin COVID-19 Sinovac ke dalam alat penyuntik sebelum disuntikkan ke tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Vaksinator memindahkan vaksin COVID-19 Sinovac ke dalam alat penyuntik sebelum disuntikkan ke tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Sementara itu untuk pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan solusi serta membantu pemda dalam merealisasikan insentif dan membenahi pendataan nakes yang bertugas menangani Covid-19.

"Pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," tandasnya.

Perlu Perhatian Ekstra

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer memandang perlu perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Baca Juga: Terancam Tutup Selama PPKM Darurat, Warung Geprek Ini Malah Bantu Makan Warga Isoman

Demer menilai, beban kerja yang ditanggung oleh nakes di masa pandemi Covid-19 ini amatlah berat. Belum lagi mereka harus menanggung resiko terpapar Covid-19 baik pada diri mereka atau bagi keluarga yang berinteraksi dengan mereka di rumah.

Komentar