alexametrics

Pemerintah Diminta Transparan Soal Alasan PPKM Diperpanjang atau Longgarkan

Erick Tanjung | Novian Ardiansyah
Pemerintah Diminta Transparan Soal Alasan PPKM Diperpanjang atau Longgarkan
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

"Masukan dari berbagai elemen tentu diperlukan guna melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat," kata Saleh.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari ahli epidemiologi, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam menentukan perpanjangan PPKM Darurat.

Saleh berujar masukan dari berbagai elemen tentu diperlukan guna melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat. Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya.

"Tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat. Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga UMKM dan kelas menengah ke bawah," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (25/7/2021).

"Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dan lain-lain," sambungnya.

Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Kakek Ketuk Pintu Taqy Malik, Anak Kembar Yatim Piatu karena Covid-19

Saleh memahami bahwa bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mngambil kebijakan lanjutan terkait PPKM. Mengingat beragamnya masukan yang disampaikan, mulai dari kalangan yang menilai PPKM berhasil dan perlu dilanjutkan hingga kalangan yang memandang perpanjangan PPKM tidak perlu dilanjutkan.

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Saleh menyarankan pemerintah agar menyampaikan alasan secara terbuka mengenai apapun kebijakan yang nantinya diambil berkait perpanjangan atau pelonggoran PPKM Darurat.

"Tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak," katanya.

Baca Juga: Kota Padang Masuk PPKM Level 4 hingga 8 Agustus, Ini Kata Gubernur Sumbar

Komentar