Pemerintah Diminta Transparan Soal Alasan PPKM Diperpanjang atau Longgarkan

Erick Tanjung | Novian Ardiansyah | Suara.com

Minggu, 25 Juli 2021 | 18:10 WIB
Pemerintah Diminta Transparan Soal Alasan PPKM Diperpanjang atau Longgarkan
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari ahli epidemiologi, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam menentukan perpanjangan PPKM Darurat.

Saleh berujar masukan dari berbagai elemen tentu diperlukan guna melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat. Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya.

"Tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat. Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga UMKM dan kelas menengah ke bawah," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (25/7/2021).

"Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dan lain-lain," sambungnya.

Saleh memahami bahwa bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mngambil kebijakan lanjutan terkait PPKM. Mengingat beragamnya masukan yang disampaikan, mulai dari kalangan yang menilai PPKM berhasil dan perlu dilanjutkan hingga kalangan yang memandang perpanjangan PPKM tidak perlu dilanjutkan.

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Saleh menyarankan pemerintah agar menyampaikan alasan secara terbuka mengenai apapun kebijakan yang nantinya diambil berkait perpanjangan atau pelonggoran PPKM Darurat.

"Tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Top 5 SuaraJogja: Kakek Ketuk Pintu Taqy Malik, Anak Kembar Yatim Piatu karena Covid-19

Top 5 SuaraJogja: Kakek Ketuk Pintu Taqy Malik, Anak Kembar Yatim Piatu karena Covid-19

Jogja | Minggu, 25 Juli 2021 | 11:25 WIB

Kota Padang Masuk PPKM Level 4 hingga 8 Agustus, Ini Kata Gubernur Sumbar

Kota Padang Masuk PPKM Level 4 hingga 8 Agustus, Ini Kata Gubernur Sumbar

Sumbar | Minggu, 25 Juli 2021 | 10:13 WIB

Mahasiswa Balikpapan Tersangka Demo PPKM, Kuasa Hukum: Ini Cederai Keadilan!

Mahasiswa Balikpapan Tersangka Demo PPKM, Kuasa Hukum: Ini Cederai Keadilan!

Kaltim | Minggu, 25 Juli 2021 | 10:20 WIB

Terkini

Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional

Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 22:11 WIB

Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI

Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 22:05 WIB

Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?

Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:54 WIB

LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun

LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:35 WIB

Sedang Tidur Pulas, Gunawan Dihujani 9 Bacokan Celurit di Kontrakan Tomang

Sedang Tidur Pulas, Gunawan Dihujani 9 Bacokan Celurit di Kontrakan Tomang

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:24 WIB

Pelapor Mafia Tanah Malah jadi Tersangka, Kini Pasrah Kehilangan Harta

Pelapor Mafia Tanah Malah jadi Tersangka, Kini Pasrah Kehilangan Harta

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 21:17 WIB

Menteri LH: Sampah Organik Jadi Kunci Utama Penurunan Emisi Metana Indonesia

Menteri LH: Sampah Organik Jadi Kunci Utama Penurunan Emisi Metana Indonesia

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:52 WIB

9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan

9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:52 WIB

Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur

Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:33 WIB

Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir

Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:24 WIB