Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan beberapa jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang boleh beroperasi di wilayah PPKM Darurat Level 4 Jawa-Bali. Para pelaku UMKM yang dimaksud dapat menjalankan usahanya dengan mengikuti aturan yang sudah tersedia.
Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Ia menyebut ada sejumlah perubahan dalam aturan yang ditekennya pada 25 Juli 2021 kemarin.
"Artinya ada beberapa pembatasan namun memang ada sedikit perubahan yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM," kata Tito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/7/2021).
Kegiatan UMKM yang dimaksud ialah pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis.
Mereka diizinkan membuka usahanya dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah daerah.
Tito mengklaim pemerintah tidak pernah melarang mereka untuk melakukan aktivitas berjualannya. Meski demikian dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 tidak dicantumkam kebijakan untuk pelaku UMKM seperti yang disebutkan di atas.
"Sebetulnya dari dulu juga kita tidak pernah larang tapi kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan pemerintah daerah setempat masing-masing dengan proktol kesehatan yang ketat."
