alexametrics

Gali Bukti Korupsi Tanah Munjul, KPK Telisik Negosiasi Harga Pengadaan Lahan

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat
Gali Bukti Korupsi Tanah Munjul, KPK Telisik Negosiasi Harga Pengadaan Lahan
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri [ANTARA/HO-Humas KPK]

Penyidik KPK terus menggali bukti adanya negosiasi hingga realisasi penjualan lahan Munjul, Jakarta Timur yang kini telah berujung rasuah.

Suara.com - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali bukti adanya negosiasi hingga realisasi penjualan lahan Munjul, Jakarta Timur yang kini telah berujung rasuah. 

Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa tiga tersangka, yakni eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Ardian; dan Wakil Komisaris PT AP, Anja Rutunewe.

"Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan nilai harga negosiasi dan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Sarana Jaya kepada PT AP (Adonarq Propertindo)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (29/7/2021).

Selain ketiga tersangka, lembaga antirasuah telah menjerat Korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (PT ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI).

Baca Juga: KPK: Ada Mark Up Penjualan Lahan Munjul di Jakarta Timur

KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah di Munjul diduga dilakukan secara melawan hukum. Lantaran, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Apalagi, tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan antara Anja dengan Perumda Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau  pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

Baca Juga: Ditanya Soal Rencana Pemanggilan KPK di Kasus Korupsi Lahan Munjul, Anies Bungkam

Komentar