Pemerintah Klaim Stok Vaksin Covid-19 Nasional Aman

Erick Tanjung | Suara.com

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:44 WIB
Pemerintah Klaim Stok Vaksin Covid-19 Nasional Aman
Petugas membongkar muatan vaksin Covid-19 buatan Moderna dari pesawat di Terminal Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (11/7/2021). (Antara/Fauzan)

Suara.com - Pemerintah menerima tambahan pasokan vaksin Covid-19 dan memastikan stok vaksin untuk pelayanan vaksinasi sepanjang Agustus 2021 aman.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy secara virtual mengenai kedatangan pasokan vaksin Covid-19 gelombang 32 dan 33 di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Minggu (1/8/2021).

"Kedatangan 3,5 juta dosis vaksin jadi produksi Moderna dan 620 ribu dosis vaksin jadi produksi AstraZeneca memastikan bahwa stok vaksin sudah aman, secara keseluruhan sekitar 178 juta dosis," kata Muhadjir.

Dia mengatakan bahwa persediaan vaksin Covid-19 untuk mencapai target penyuntikan dua juta dosis vaksin per hari sepanjang Agustus 2021 sudah aman.

"Stok vaksin yang aman sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperluas program vaksinasi dua juta dosis per hari sesuai dengan arahan dari Presiden RI pada bulan Agustus ini," ujarnya.

Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan pasokan sekitar 440 juta dosis vaksin Covid-19, yang didatangkan secara bertahap.

Tambahan pasokan vaksin Covid-19 buatan Moderna dan AstraZeneca yang baru tiba, menurut dia, berasal dari Covid-19 Vaccines Global Access (COVAC), inisiatif global untuk kesetaraan akses vaksin, serta Pemerintah Inggris.

Vaksin produksi Moderna di Amerika Serikat didatangkan dengan fasilitas COVAX dan vaksin buatan AstraZeneca di Inggris merupakan sumbangan dari Pemerintah Kerajaan Inggris.

Muhadjir mengatakan, pemerintah telah menjalin berbagai kerja sama untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan komunal terhadap penyakit tersebut.

Muhadjir mendorong sektor swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga yang lain ikut bergotong royong untuk mempercepat penuntasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada warga.

"Vaksin yang masuk di Indonesia telah dipastikan aman dan juga halal. Masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut melakukan vaksinasi," katanya.

Dia juga menekankan bahwa dalam upaya untuk mengendalikan penularan Covid-19, vaksinasi harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan serta penggiatan pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan kasus penularan virus corona. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waduh! Stok Vaksin Covid-19 di Pasaman Barat Mulai Menipis

Waduh! Stok Vaksin Covid-19 di Pasaman Barat Mulai Menipis

Sumbar | Kamis, 29 Juli 2021 | 12:37 WIB

Perhatian, Stok Vaksin Covid-19 di Bener Meriah dan Aceh Barat Daya Kosong

Perhatian, Stok Vaksin Covid-19 di Bener Meriah dan Aceh Barat Daya Kosong

Sumut | Rabu, 28 Juli 2021 | 18:10 WIB

Belum Dapat Kiriman Lagi, Stok Vaksin Covid-19 di Sleman Hanya Cukup Sampai Minggu Ini

Belum Dapat Kiriman Lagi, Stok Vaksin Covid-19 di Sleman Hanya Cukup Sampai Minggu Ini

Jogja | Rabu, 28 Juli 2021 | 13:03 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB