Ulama Dipenjara Karena Protes Kebijakan Mengecilkan Volume Pengeras Suara Masjid di Saudi

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. [Shutterstock]

"Siapa saja yang membuka suara akan menerima risiko besar, tidak saja untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga serta orang-orang dekat mereka," lanjut Zayadin, mengacu pada pemenjaraan atas keluarga serta rekan-rekan para pengkritik pemerintah di Saudi.

Sejak 2017, pemerintah Saudi gencar menangkap dan memenjarakan aktivis liberal maupun kelompok konservatif. Para cendikiawan, baik yang berhaluan garis keras maupun pendukung keterbukaan akan ditangkap selama mereka menentang kebijakan pemerintah.

Meski dipuji karena mengizinkan perempuan mengemudi, menonton pertandingan sepak bola di stadion, membuka bioskop, menggelar konser musik, dan menghapus pembagian ruangan berdasarkan gender di restoran, Saudi juga masih terus menangkapi para aktivis pejuang hak perempuan di negerinya.

Sejumlah perempuan Arab Saudi tampak tengah menonton pertandingan sepakbola di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (12/1/2018), yang mempertemukan klub Al-Ahli melawan Al-Batin. [AFP]

Sementara aktivis HAM yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar publik juga masih dibungkam. Para jurnalis yang mengkritik pemerintah ditahan dan bahkan dibunuh.

Pada Desember 2020 lalu Saudi memecat sejumlah besar imam masjid karena tak mengikuti panduan pemerintah untuk mengecam kelompok Ikhwanul Muslimin di mimbar-mimbar masjid.

Arab Saudi secara resmi menyatakan Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islamis yang berawal dari Mesir, sebagai organisasi teroris.

Menteri Al as-Sheikh menegaskan bahwa meski para imam masjid itu tak mendukung Ikhwanul Muslimin, mereka akan tetap dipecat karena "tak mau mengikuti petunjuk pemerinetah atau terlalu lamban dalam melaksanakannya. Mereka akan diganti oleh orang-orang yang siap melaksanakan perintah kerajaan."

Konsolidasi kekuasaan

Di bawah kendali Muhammad bin Salman, banyak perubahan terjadi di Saudi. Meski banyak warga Saudi yang menyambut positif perubahan tersebut, tetapi banyak pula kritik atas cara-cara kebijakan tersebut ditegakkan.

Paling mengemuka adalah tudingan bahwa perubahan yang dilakukan sang putra mahkota tak lain upaya konsolidasi kekuasaan dan upaya membungkam mereka yang menentangnya.