Ulama Dipenjara Karena Protes Kebijakan Mengecilkan Volume Pengeras Suara Masjid di Saudi

Suara.com - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah menahan seorang ulama setempat karena ia mengkritik kebijakan pemerintah yang memerintahkan masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengecilkan volume azan.

Omar Abdullah al-Saadoun, seperti dilansir dari The Washington Post, Selasa (3/8/2021), dibui karena ia menulis sebuah opini berisi kritik atas kebijakan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) yang memerintahkan untuk mengecilkan volume pengeras suara masjid di Saudi.

Dalam opini yang dimuat sebuah media online, Al Saadoun mengatakan bahwa jika volume pengeras suara masjid dikecilkan, ia khawatir warga akan berkumpul di dalam masjid untuk mendengarkan kajian dan melanggar aturan pembatasan dari pemerintah untuk mencegah penularan wabah Covid-19.

"Rumah-rumah tak lagi mendengar kajian dan lantunan ayat-ayat Al Quran, dan yang lebih dikhawatirkan adalah kebijakan ini akan melemahkan motivasi orang untuk melaksanakan salat berjamaah," tulis Al Saaodun.

Al Saadoun bukan satu-satunya yang memprotes kebijakan Saudi ini. Tak lama setelah kebijakan ini diumumkan pada Mei lalu, warganet Saudi melontarkan protes via Twitter. Mereka menggaungkan seruan yang mengatakan bahwa "azan adalah tuntutan rakyat."

Tetapi pemerintah Saudi, lewat Menteri Urusan Agama Islam, Abdullatif Al as-Sheikh menuding bahwa kritik atas kebijakan pemerintah itu dilontarkan oleh "para musuh kerajaan yang ingin menggiring opini publik, meragukan keputusan pemerintah, serta mengoyak ikatan bangsa."

Al Saadoun bukanlah ulama besar di Saudi dan namanya kurang dikenal, kecuali karena opininya yang tersebar luas di internet itu. Tetai Ia tetap ditangkap dan akun Twitter-nya pun kini tak lagi mencuit.

Reformasi yang otoriter

Pemenjaraan atas Al Saaodun ini dinilai sebagai gejala yang umum di Saudi saat ini. Tidak hanya ulama konservatif, para aktivis liberal juga semakin sering dibui. Muhammad bin Salman dinilai berusaha untuk melakukan reformasi, menjadikan Saudi sebagai negara yang lebih liberal tetapi dengan cara-cara otoriter.

"Kita tahu bahwa sejak MBS menempuh jalan ganda, melakukan reformasi dan sekaligus meningkatkan represi, pendekatan yang digunakan adalah top-down. Reformasi bukan mengikuti kehendak rakyat, tetapi semata-mata menuruti kemauannya sendiri," kata Hiba Zayadin, peneliti Saudi dari Human Rights Watch.

"Siapa saja yang membuka suara akan menerima risiko besar, tidak saja untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga serta orang-orang dekat mereka," lanjut Zayadin, mengacu pada pemenjaraan atas keluarga serta rekan-rekan para pengkritik pemerintah di Saudi.

Sejak 2017, pemerintah Saudi gencar menangkap dan memenjarakan aktivis liberal maupun kelompok konservatif. Para cendikiawan, baik yang berhaluan garis keras maupun pendukung keterbukaan akan ditangkap selama mereka menentang kebijakan pemerintah.

Meski dipuji karena mengizinkan perempuan mengemudi, menonton pertandingan sepak bola di stadion, membuka bioskop, menggelar konser musik, dan menghapus pembagian ruangan berdasarkan gender di restoran, Saudi juga masih terus menangkapi para aktivis pejuang hak perempuan di negerinya.

Sementara aktivis HAM yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar publik juga masih dibungkam. Para jurnalis yang mengkritik pemerintah ditahan dan bahkan dibunuh.

Pada Desember 2020 lalu Saudi memecat sejumlah besar imam masjid karena tak mengikuti panduan pemerintah untuk mengecam kelompok Ikhwanul Muslimin di mimbar-mimbar masjid.