Da Nang menjalani lockdown ketat di bulan Juli 2020, ketika menjadi pusat penularan gelombang kedua. Namun, tes besar-besaran dan pemberlakukan pengetatan pergerakan warga telah membuat keadaan bisa dikendalikan.
Tú Anh mengatakan, kota tersebut relatif normal selama enam bulan mulai akhir tahun lalu sampai sekitar bulan April 2021.
Dia bahkan bisa berlibur di beberapa tempat di Vietnam.
Tetapi Tú Anh mengatakan, lockdown yang diberlakukan di Da Nang saat ini 'sangat ketat" dan situasi di Ho Chi Minh City menunjukkan kepada warga betapa berbahayanya situasi saat ini.
"Daripada protes dan mengeluh, warga tampaknya mengikuti saja apa yang diputuskan pemerintah," katanya.
Tú Anh mengatakan selama lockdown tahun lalu dia masih bisa keluar rumah untuk beberapa alasan, termasuk mengunjungi orang tuanya.
Tetapi sekarang warga tidak bisa meninggalkan rumah sama sekali, bahkan untuk belanja kebutuhan pokok.
Pemerintah sudah mengerahkan relawan untuk mengantar bahan makanan dan ke rumah-rumah warga.
"Makanan pada awalnya tidak cukup, tapi setelah seminggu, semuanya mulai membaik sesuai dengan harapan banyak orang," kata Tu Anh.
Pemerintahan setempat memberi bantuan biaya hidup kepada warga lokal yang mengalami lockdown di Da Nang sebesar Rp25 ribu sehari.
Statistik resmi menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen angkatan kerja Vietnam bekerja di sektor informal, sehingga bekerja dari rumah adalah hal yang tidak mungkin dilakukan.
Thang*, yang tinggal sekitar 60 km dari Ho Chi Minh City mengatakan sistem tunjangan sosial di negaranya 'sangatlah lemah".
"Jadi kalau Anda bekerja di sektor informal, Anda tidak mendapat banyak dukungan dari pemerintah," kata Thang.
"Bagi mereka yang hidup di lapisan paling bawah dalam masyarakat, seperti buruh pabrik atau mereka yang bekerja di sektor informal, keadaan ini sangatlah buruk."
Tú Anh mengatakan akan ada banyak orang yang tidak memiliki bahan makanan cukup untuk bertahan hidup.
"Kami katakan orang-orang tidak [hanya] meninggal karena COVID, tetapi meninggal karena kelaparan," katanya.
"Negeri seperti Australia bisa membantu"
Sampai tanggal 7 Agustus, baru 8,2 persen dari 96 juta penduduk Vietnam yang mendapatkan dosis pertama vaksin, sementara baru sekitar 1 persen yang sudah mendapatkan vaksin penuh.
Dengan target pencapaian 80 persen penduduk sudah divaksinasi di bulan Juni 2022, Vietnam sudah menyetujui penggunaan beberapa vaksin termasuk Sputnik V dari Rusia dan Sinopharm dari China.
Vietnam juga berusaha mendapatkan vaksin AstraZeneca, Pfizer dan Moderna namun pasokan internasional tampaknya sulit didapat.
Di awal Agustus, lewat skema COVAX yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), negara tersebut sudah mendapat tambahan 8,7 juta vaksin, angka yang kecil bagi negeri berpenduduk 96 juta itu.
"Seiring peningkatan kasus, kami perlu mempercepat vaksinasi bagi tenaga kesehatan, para lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, untuk melindungi mereka dari penularan dan kematian," kata Kidong Park, perwakilan WHO di Vietnam.
Dr Pham dari Burnet Institute mengatakan situasi akan memburuk dalam beberapa pekan dan bulan mendatang karena rendahnya tingkat vaksinasi di sana.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan bulan lalu bahwa pemerintahnya mengharapkan masyarakat internasional akan 'berbagi informasi, teknologi, keuangan dan pasokan medis, terutama vaksin."
Menurutnya, kerja sama yang lebih besar akan membantu mengendalikan situasi dan bisa membuat kehidupan kembali normal.
Dr Pham mengatakan negeri 'seperti Australia harus dan bisa membantu negara-negara seperti Vietnam dalam usaha global mengendalikan pandemi."
Australia sudah berjanji mengirimkan 1,5 juta vaksin AstraZeneca ke Vietnam di akhir tahun 2021.
"Semakin lama virus ini menyebar di komunitas, di mana saja di dunia, semakin besar risiko virus bermutasi, dan varian berikutnya bisa lebih tinggi daya tularnya dan menurunkan tingkat vaksin yang sudah ada," kata Dr Pham.
"Kita tidak bisa terlindungi dari COVID sampai semua orang terlindungi."
*Nama disamarkan untuk melindungi identitas sumber.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.