Suara.com - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, mengakui bahwa ada kepentingan politik yang menyebabkan data pandemi Covid-19 di daerah dan pusat tidak pernah sinkron.
Abetnego mengatakan hal ini juga membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi gusar karena seharusnya data yang terlaporkan dari daerah ke pusat sejalan.
"Presiden sendiri nanya, kok bisa data nasional bermasalah, harusnya kan dari kabupaten provinsi itu bisa nyambung. Tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana kepentingan lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," kata Abetnego dalam diskusi virtual LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).
"Kami (pusat) itu tidak pernah menginstruksi untuk utak-atik data, tapi data itu diutak-atik dari bawah, karena kita butuh yang riil untuk epidemilogi, dan ini berbahaya," sambungnya.
Dia mengakui juga bahwa terkadang instruksi dari Presiden Jokowi tidak pernah dilakukan 100 persen sama oleh pemangku kepentingan di daerah.
"Jadi jangan dibayangkan seolah-olah kita bilang A maka sampai ke bawah itu A di pemerintahan, karena kapasitas dan dimensi politik yang beragam juga," ucapnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga mengakui data yang ada saat ini belum menggambarkan secara utuh kondisi pandemi corona di Indonesia.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan masih terjadi keterlambatan input data dari daerah ke pusat sehingga data menjadi tidak sinkron.
"Kita mendorong bagaimana sinkronisasi data pusat dan daerah dapat berjalan, koordinasi kemenkes dan dinkes provinsi/kabupaten/kota dapat berjalan agar gap-gap data ini dapat semakin kecil sehingga dapat menggambarkan kondisi di Indonesia lebih baik lagi," kata Dewi dalam diskusi virtual, Kamis (12/8/2021).
Banyak kasus meninggal dunia yang sudah terjadi beberapa pekan lalu baru dilaporkan pada pekan ini, sehingga terkesan saat ini angka kematian tinggi.
TERPOPULER
