Zulhas: Ambang Batas Capres Hasilkan Politik Transaksional, Serba Uang untuk Menang

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik sebesar 20 persen berdampak menghadirkan politik transaksional. Karena itu ia menilai bahwa ambang batas tidak diperlukan. Jikapun ada, maka persentasenya harus diturunkan.

"Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional. Oleh karena itu, Pilpres cukup 4 persen," kata Zulhas dalam pidato kebangsaan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Kamis (19/8/2021).

Dengan begitu, kata Zulhas suara yang diperoleh partai politik tidak akan hangus.

"Dan partai politik kalau dapat wakil silakan. Gak hangus," kata Zulhas.

Zulhas mengatakan imbas yang terjadi tidak hanya menghadirkan politik transaksional. Melainkan juga menimbulkan perbedaan yang kian tajam di tengah masyarakat, mulai dari isu SARA dan lainnya.

"Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa? Politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang," ujar Zulhas.

Perbedaan Rakyat Kian Dipertajam

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyoroti perbedaan di tengah masyarakat yang kian hari kian menajam. Ia menilai perbedaan yang kian tajam itu tidak terlepas dari persoalan politik.

Zulhas panggilannya mengatakan pikiran masyarakat sengaja diracuni dengan logika elektoral. Di mana untuk mencapai hal tersebut menggunakan semua cara diwajarkan.

"Kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, perbedaan justru ditajamkan oleh satu sama lain. Pikiran politik kita diracuni logika elektoral yang cenderung menghalalkan segala cara," kata Zulhas dalam pidato kebangsaan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Kamis (19/8/2021).

Tajamnya perbedaan kata Zilhas termasuk dengan memecah belah bangsa dengan politik SARA, politik identitas. Selain itu, perbedaan keimanan kembali disoal, sukuisme diperkuat, hingg wacana Tionghoa dan pribumi yang dimunculkan kembali.

"Mayoritas minoritas dibenturkan, aku Pancasila dikontraskan dengan kamu bukan Pancasila. Cebong vs Kampret, Buzzer vs Kadrun. Sedih kita," kata Zulhas.

Zulhas berpendangan jika saja tidak ada perbedaan yang kian sengaja dipertajam, bukan hal mustahil Indonesia bisa menyongsong predikat sebagai negara maju. Sebab, dikatakan Wakil Ketua MPR itu Indonesia sudah memiliki landasan yang kokoh dan dasar-dasar yang kuat untuk menuju Indonesia 100 tahun ke depan.

"Jika kita konsisten dan berkomitmen memegang teguh Indonesia bersatu berdaulat, berorientasi pada kemakmuran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu maka impian Indonesia menjadi negara besar dengan prestasi gemilang insyaallah akan terwujud," tuturnya.