Gus Ipul Konsultasi Soal Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar ke KPK

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku sempat membahas soal pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pembahasan itu, Gus Ipul menyebut bahwa pihaknya melakukan konsultasi dengan KPK. Dengan begitu, KPK nantinya akan menyampaikan hasil analisisnya.

“Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK, dan nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya,” kata Gus Ipul di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa pengadaan sepatu pada 2025 memang bernilai Rp 27 miliar. Namun, untuk tahun 2026 ini, lelang untuk pengadaan sepatu belum dilakukan.

Dalam proses pengadaan, Gus Ipul menyebut, langkah awalnya ialah penganggaran dengan melihat harga pasar dan konsultasi ke ahli untuk untuk menentukan harga perencanaan atau pagu.

“Nah setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri, itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang, dan biasanya ini, ya selalu saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri, dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli,” tutur Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan adanya pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu sekolah.

“Untuk penganggaran nanti detilnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa. Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya. Nah nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” kata Gus Ipul pada media sosial resminya di Instagram.

“Intinya penganggaran di sekolah rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional,” tambah dia.

Dia memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dikawal secara baik agar tidak ada pelanggaran. Menurut Gus Ipul, pengawasan ini tidak akan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Kerjanya diawasi tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan,” tutur Gus Ipul.

“Lakukan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang ada. Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tandas dia.