Suara.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sosok pemimpin yang memiliki integritas dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan. Dengan catatan kata Syaikhu jalan mereka menuju pemimpin Indonesia tidak mengalami hambatan.
"Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat," kata Syaikhu di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).
Karena itu salah satu upaya untuk melepas hambatan bagi para calon pemimpin tersebut ialah dengan menurunkan ambang abtas pencalonan presiden bagi partai politik yang saat ini berada di angka 20 persen.
"Misalnya presidential threshold perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi," ujar Syaikhu.
Syaikhu sebelumnya juga menyoroti munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, wacana itu hanya membuat demokrasi Indonesia kian memburuk.
Wacana itu mencuat berbarengan dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rencana itu kemudian mendapat kritikan lantaran dianggap akan melebar ke persoalan jabatan presiden.
"Adanya wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode membuat masa depan demokrasi kita akan semakin terpuruk. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 7 tegas mengatur masa jabat presiden hanya 2 periode," tutur Syaikhu.
Syaikhu berujar jabatan presiden penting untuk dibatasi maksimal dua periode. Hal itu salah satunya bertujuan menghindari penyelewengan kekuasaan dan menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
"Selain itu, pembatasan dua periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan-pilihan capres baru yang akan memimpin Indonesia ke depan," kata Syaikhu.
Baca Juga: PKS: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Bikin Demokrasi Makin Terpuruk
