REGIONAL:
- Partai Golkar memutuskan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto dan menolak posisi oposisi demi menjaga stabilitas politik.
- Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyatakan bahwa prinsip politik kekaryaan Golkar selalu mengharuskan partai berada dekat dengan penguasa.
- Keputusan bergabungnya mayoritas partai besar ke koalisi pemerintah dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi pengawasan DPR RI.
Suara.com - Sikap Partai Golkar yang menegaskan tidak akan menjadi oposisi dan mantap merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto mempertegas praktik pragmatisme politik di Indonesia. Langkah ini menjadi cerminan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut enggan mengarungi dinginnya kehidupan di luar lingkaran kekuasaan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyoroti bahwa doktrin politik kekaryaan yang diusung Golkar sejatinya dikemas sebagai legitimasi atas kebutuhan dasar untuk senantiasa melekat pada penguasa pemenang pemilu.
"DNA golkar itu karya kekaryaan yang diterjemahkan dalam prinsip politik mereka bahwa Golkar harus senantiasa selalu bersama dengan penguasa, selalu bersama dengan pemenang," kata Adi kepada Suara.com, Senin (3/8/2026).
Adi menjelaskan, secara historis maupun praktis, partai yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia itu selalu memiliki daya tawar yang sangat tinggi di mata pemenang pemilu.
Perolehan suara dan kursi legislatif yang signifikan membuat resep pragmatis Golkar selalu berhasil menarik minat penguasa demi menjaga stabilitas politik.
Hal itu terbukti pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Meski kalah dalam Pilpres 2014 karena mendukung Prabowo Subianto, Golkar tetap diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
"Sekalipun kalah pemilu misalnya, Golkar selalu dilirik pemenang untuk diajak berkoalisi karena perolehan pilegnya signifikan," ucapnya.
Sebagai konsekuensi dari posisi tawar tersebut, Golkar hampir selalu berhasil mengamankan jatah kekuasaan di posisi strategis. Jabatan menteri hingga kursi penting di eksekutif menjadi imbalan yang dinilai sepadan bagi partai sebesar Golkar.
"Soal dapat jabatan mentereng di eksekutif, itu setara dengan Golkar yang partai besar," imbuhnya.
Namun, kalkulasi pragmatis itu dinilai membawa implikasi buruk bagi kesehatan demokrasi. Bergabungnya mayoritas partai besar ke dalam pemerintahan berpotensi memandulkan fungsi pengawasan DPR RI, sehingga parlemen berisiko hanya menjadi penonton sekaligus stempel kebijakan pemerintah.
"Tapi kalau partainya berkoalisi dengan pemerintah, fungsi kontrol bisa samar dan lebih banyak dukung pemerintah," tuturnya.
Adi menuturkan bahwa fobia terhadap oposisi bukan hanya dimiliki Golkar, melainkan menjadi fenomena umum dalam politik nasional. Menjadi oposisi kerap dihindari karena dianggap tidak menguntungkan dari sisi logistik maupun akses politik.
"Dan secara umum, semua partai politik di negara ini tak mau memilih jadi oposisi kalau kalah pemilu. Semua ingin menjadi bagian kekuasaan pemenang. Jadi oposisi itu berat, tak punya akses dan sumber daya politik memadai," ungkapnya.
Bahkan, partai dengan rekam jejak oposisi yang panjang seperti PDIP kini dinilai cenderung berhati-hati dan memilih jalan tengah sebagai partai penyeimbang.
"Hanya PDIP mungkin yang punya sejarah oposisi di era SBY, atau oposisi ketika di zaman orba, tapi di era Prabowo PDIP main dua kaki sebagai partai penyeimbang," ucapnya.
Bagi Golkar sendiri, modal sejarah Prabowo yang pernah berkiprah di Partai Golkar serta rekam jejak dukungan penuh pada Pilpres 2024 dinilai semakin melicinkan langkah pragmatis mereka untuk berada di barisan penguasa.
TERPOPULER