Sebelum Taliban Berkuasa, Pemimpin Afganistan Minta Militer Tak Melawan

Suara.com - Mantan duta besar Afganistan untuk Amerika Serikat, Roya Rahmani, mengungkapkan rahasia bagaimana Taliban secara cepat menguasai negerinya.

Ia mengungkapkan, pemimpin Afganistan sudah berencana menyerah, bahkan meminta pasukan keamanan tidak melawan Taliban.

Kekinian, para pemimpin Afghanistan saling menyalahkan, sementara Taliban sendiri mencoba membersihkan citra mereka yang sering dikaitkan dengan kekejaman saat mereka berkuasa lebih dari 20 tahun lalu.

Roya Rahmani, kepada program Newshour BBC, menceritakan pandangannya tentang pemerintah yang ia wakili dari 2018 sampai dikalahkan oleh Taliban.

"Pernyataan bahwa pasukan Afghanistan tidak mau berjuang tidak benar dan tidak adil," kata Rahmani mengacu pada pernyataan Presiden AS Joe Biden yang Senin (16/08) lalu menyalahkan pemerintahan Afghanistan yang dia sebut tidak melawan Taliban.

Dubes perempuan pertama Afghanistan untuk Amerika Serikat ini mengatakan Biden berhak membela keputusannya dan mengungkap pendapatnya namun masalahnya berada pada pemerintahan sendiri.

"Ada masalah dengan kepemimpinan Afghanistan. Mereka menyerah dan mengatakan kepada pasukan keamanan untuk tidak melawan," katanya.

"Itulah alasan dii balik apa yang terjadi," tambahnya.

Rahmani mengatakan ia menerima informasi yang menunjukkan selama "pekan-pekan terakhir", militer Afghanistan "terus menerus mendapat telepon dari Kabul dan meminta mereka untuk menyerah sementara militer sendiri meminta dukungan, amunisi, bantuan udara dan pasokan makanan.

Baca juga:

• Pengungsi Afghanistan di Indonesia yang 'terlupakan', bunuh diri dalam penantian
• Wartawan perempuan Afghanistan ditembak mati dalam perjalanan ke kantor
• Warga Afghanistan di bawah Taliban, 'setiap orang ketakutan'

"Mereka tidak mendapatkan dukungan dan bantuan itu," kata mantan dubes ini.

"Tetapi saya kira, kalaupun pasukan keamanan kami mencoba bertahan, ini juga akan terjadi (Taliban menguasai kembali) karena faktor lain seperti ketakutan dan kegagalan pemerintahan Afghanistan, tak adanya komitmen dan konsistensi dari sekutu-sekutu internasional."

"Hal ini (Taliban berkuasa) tetap akan terjadi, namun tidak secepat apa yang kita saksikan," tambah Ramani.

Apakah pemerintahan Taliban perlu diakui?

Bagi mantan dubes ini, pengakuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain untuk Taliban perlu diputuskan berdasarkan hak asasi manusia.

"Harus dilihat apa yang akan dilakukan Taliban. Saat ini, berita bagusnya adalah, paling tidak di Kabul, mereka tidak melakukan kekejaman, mereka tidak membunuh orang, mereka tidak menyiksa atau memenjarakan orang," katanya membandingkan dengan apa yang terjadi pada 1990an saat Taliban berkuasa.

---

• PROFIL: Siapakah Taliban?

• PENJELASAN:Fakta-fakta perang di Afghanistan dalam 10 pertanyaan

• SUARA: Meratapi hilangnya kebebasan, 'Setiap orang ketakutan'

• REPORTASE: Situasi terkini di Afghanistan

---

"Bila mereka masih melakukan tindak itu, saya tak yakin apakah akan ada pengakuan. Mereka perlu membentuk pemerintahan yang inklusif, dengan menghargai hak perempuan, bukan dengan standar mereka namun dengan standar internasional yang dapat diterima bagi perempuan Afghanistan. Dengan kondisi ini, saya akan mengakui," katanya lagi.

"Mengapa tidak mengakui pemerintahan Afghanistan yang inklusif, dengan perwakilan rakyat dan juga perhatian atas kesejahteraan mereka?"

'Optimistis namun berhati-hati'

Roya Rahmani mengakhiri wawancara dengan Newshour Selasa (17/08) dengan mengatakan "ia yakin" mau bekerja sama dengan pemerintahan yang dibentuk Taliban bila jasanya diperlukan.

"Saya ingin membantu negara saya. Saya ingin menjaga kedaulatan negara. Ini sangat perlu."

Namun ia menyatakan ia tak percaya bahwa Taliban telah berubah, karena masih harus ditunggu pada pekan-pekan ke depan.

"Tanda-tanda awal ini cukup positif. Saya sangat-sangat berhati-hati untuk optimistis bahwa mereka akan menghargai keinginan rakyat, martabat dan harapan mereka," kata Rahmani.

Para pemimpin politik Taliban telah tiba di Afghanistan dari Qatar, tempat banyak dari mereka tinggal di pengasingan.

Dalam jumpa pers pertama pada Selasa (17/08), Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban mengatakan perempuan dapat menikmati hak mereka sesuai dengan hukum Syariah.

Warga negara-negara Barat, AS, Inggris, Jerman dan Prancis telah mulai dievakuasi sejak Senin (16/08).

Gedung Putih mengatakan Taliban telah berjanji bahwa warga sipil dapat menuju ke bandar udara Kabul dengan aman.

Namun sejumlah laporan menyebutkan warga Afghanistan dipukuli oleh milisi Taliban saat mereka menuju bandara.