Infografis
Pasalnya selama ini para pengutang itu tidak mengakui atas utang yang dimilikinya. Padahal menurut Mahfud, negara memiliki dokumen yang menjadi bukti atas utang-utang mereka.
"Bisa (jadi) korupsi, karena korupsi ini kan memperkaya diri sendiri atau korporasi, merugikan keuangan negara lalu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Enggak mau memenuhi kewajiban hukum perdata ini melanggar hukum sehingga bisa berbelok ke pidana," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta para obligor dan debitur untuk kooperatif menyelesaikan utang negaranya.
"Kita akan tegas soal ini karena kita diberi waktu oleh negara, oleh presiden tidak lama. Diberi waktu sampai Desember 2023 kita akan laporkan nanti sampai mana ini selesainya. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum itu, kl selesai sebelum itu bagus mungkin nanti ada efek pidana."
