Sebelum Gugat Anies ke PTUN Terkait Banjir, 7 Warga Sempat Berkirim Surat ke Mendagri

Suara.com - Tujuh warga yang mengaku sebagai korban banjir di Jakarta sempat berkirim surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri. Kekinian mereka menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mereka yang menggugat Anies tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir.

“Sebelumnya, para penggugat telah mengirimkan surat keberatan administratif pada 5 Maret 2021 kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditanggapi tergugat pada 5 Mei 2021,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/8/2021).

Namun jawaban dari orang nomor satu di DKI Jakarta itu dinilai tidak memuaskan para warga.

“Tanggapan itu pada pokoknya tidak mengakomodir permohonan para penggugat sama sekali,” kata Sugeng.

Selain itu, para penggugat juga sempat mengirimkan surat banding administratif pada 9 April 2021 kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai atasan Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, pada 10 Juni 2021, para penggugat mendapatkan balasan dari Sekretariat Jenderal Kemdagri.

“Yang menerangkan bahwa apa yang dimohonkan para penggugat sedang diproses bersama pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait,” ujar Sugeng.

“Para penggugat melihat jawaban tersebut tidak sesuai dan tidak menjawab tuntutan mereka. Mencermati itu semua, gugatan ke PTUN menjadi langkah berikutnya,” sambungnya.

Kekinian gugatan para warga telah terdaftar, dengan nomor perkara, 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Gugatan didaftarkan pada Selasa (24/8/2021) kemarin.

Ketujuh penggugat adalah Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti SE, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra. Ketujuhnya menunjuk kuasa hukum bernama Prasetyo Utomo S.H.

Terdapat beberapa tuntutan yang mereka ajukan, di antaranya sebagai berikut,

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan dan Mewajibkan TERGUGAT untuk:

1. Segera melaksanakan dalam waktu 7 (tujuh hari) kerja sejak putusan PTUN, terkait Upaya Pencegahan Banjir sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam sebagaimana telah dituangkan dalam Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; Perda 1/2012; khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Perda 1/2012, Pasal 147 ayat 3 yakni pembangunan dan peningkatan kapasistas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan / parker air, normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris;
2. Segera melaksanakan dalam waktu 7 (tujuh hari) kerja sejak putusan PTUN, terkait Upaya Pencegahan Banjir sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam sebagaimana telah dituangkan dalam Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; Perda 1/2012; khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Perda 1/2012, Pasal 156 ayat 4, yakni pemulihan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru TImur, penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan illegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran;
3. Segera melaksanakan dalam waktu 7 (tujuh hari) kerja sejak putusan PTUN upaya pencegahan makro banjir Jakarta sebagaimana dinyatakan pada peraturan perundang-undangan.

3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT : Kerugian yang diderita seluruhnya sebesar Rp. 1.081.950.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.