Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak masalah dengan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih bergabung menjadi sahabat baru di koalaisi partai di pemerintahan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan ini merupakan hak masing-masing partai.
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Namun sebagai partai di luar pemerintahan, Mardani menilai dan merasakan bahwa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Mengingat saat ini partai koalisi semakin bertambah gemuk dengan bertambahnya PAN.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata Mardani.
Sementara itu terkait sikap PKS, Mardani menegaskan bahwa PKS terap memilih sebagai partai oposisi. Di mana pilihan tersebut disebut Mardani sudah merupakan pilihan yang rasional, etis, dan logis.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," pungkas Mardani.
Pasrahkan Alokasi Kursi Kabinet
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Resmi Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi, PAN Pasrahkan Alokasi Kursi Kabinet ke Jokowi
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
"Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva kepada Suara.com, Kamis (26/8/2021).
Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.
Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan.
Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," ungkapnya.
Tidak Bahas Reshuffle
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate mengklaim meski PAN jadi sahabat baru dalam koalisi pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin, namun dalam pertemuan di Istana, Jakarta Rabu (25/8/2021) petang tadi tidak membahas soal reshuffle.
Topiknya (pertemuan di Istana) bukan topik reshuffle kabinet topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau penambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi," kata Johnny dalam konferensi pers di Jakarta usai pertemuan.
Menurut Johnny hal yang menjadi pembahasan hanya berfokus terhadap 5 topik saja. Dari lima topik tersebut tak ada yang menyinggung soal reshuffle untuk mengakomodir PAN dalam kabinet.
"Topiknya 5 topik yang disampaikan tadi," tuturnya.
Sementara itu, Johnny menyampaikan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno murni atas undangan pribadi Jokowi.
