Suara.com - Setelah PAN bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, kekuatan pemerintah semakin sulit tergoyahkan.
Dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan gabung, jumlah partai pendukung pemerintah menjadi tujuh: PDI Perjuangan, Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Seorang analis politik mengungkapkan kekhawatiran dengan DPR didominasi fraksi dari partai pendukung pemerintah, Parlemen bukan lagi menjadi penyeimbang dan hal ini bisa berbahaya bagi demokrasi.
Pun PKS, salah satu partai oposisi pemerintah, khawatir, "Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya."
Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai bergabungnya PAN mengubah peta politik di Parlemen. Total kursi yang dimiliki fraksi pendukung pemerintah menjadi 417 atau setelah ada tambahan 44 kursi dari PAN. Sebaliknya, kursi fraksi oposisi berkurang menjadi 104.
"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Dengan demikian, akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah semakin mudah untuk disetujui DPR, kata Lucius.
Dominasi kekuasaan di Parlemen memang menjadi satu misi sistem presidensial, namun, kata Lucius, bisa membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur.
"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.
Menurut Lucius sikap yang demikian bisa menjadi bahaya bagi demokrasi di Indonesia. DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata, katanya.
Demikian pula Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia berujar, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
TERPOPULER
