Suara.com - Ketika baru menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah memiliki satu target yang diharapkan selesai di akhir masa jabatannya, yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Tahun ini, tepat di masa akhir pemerintahan, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai targetnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Staf KHusus Presiden Bidang Ekonomi RI, Arif Budimanta menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 1,74 persen pada September 2022. Jumlah ini merupakan penurunan sebesar 0,62 persen poin, dan merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak September 2021.
Pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem turun 0,10 persen, yang terus berlanjut turun mencapai 0,30 persen poin pada September 2022, dan turun lagi 0,62 persen poin pada Maret 2023.
Hal ini dikatakannya dalam sebuah diskusi dengan wartawan tentang kemiskinan ekstrem di Indonesia, di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir September 2024.
BPS menggarisbawahi bahwa pada tahun 2023, penurunan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan hingga menyentuh 0.83%, yaitu lebih rendah 1,12 persen dari tahun sebelumnya.
"Jika penurunan ini berlangsung konsisten pada sisa waktu 2023 hingga 2024, maka pemerintah mencapai targetnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024," katanya.
Arif mengatakan, pemerintah menerapkan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan dengan pengurangan beban melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran.
"Ada data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yang diverifikasi dan divalidasi setiap tahunnya. P3KE menjadi dasar diluncurkan berbagai program yang dilakukan melalui kementerian negara, BUMN, BUMS, Pemerintahan daerah, dan masyarakat," katanya.
Kedua, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan, kewirausahaan, dan pendidikan, dan ketiga, pendekatan kantong kemiskinan dengan memperbaiki RTLH, kawasan lingkungan, dan sanitasi.
TERPOPULER
